MAPIM: India Tiru Agenda Pendudukan Israel, Dunia Diam Tanda Setuju

Kuala Lumpur, MINA – Sebuah peringatan keras dilayangkan dari Malaysia ke komunitas global. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) menyamakan kebijakan pendudukan India di Kashmir dengan model kolonialisme yang diterapkan Israel di Palestina.

Dalam pernyataan resminya diterima MINA, Ahad (4/5), MAPIM menyebut dunia yang terus bungkam terhadap penindasan ini justru berperan dalam memperkuat rezim apartheid global.

“India telah meniru cetak biru Israel: aneksasi legal, manipulasi demografi, represi militer, dan pembungkaman masyarakat lokal. Ini bukan hanya soal Kashmir, ini tentang wajah baru kolonialisme modern,” tegas Mohd Azmi Abdul Hamid, Presiden MAPIM.

MAPIM mengecam keras kebijakan Hindutva yang diusung pemerintahan Narendra Modi, yang menurut mereka berupaya menjadikan Kashmir wilayah yang sepenuhnya tunduk secara militer, hukum, dan demografis.

Dicabutnya Pasal 370 dari konstitusi India, pembatasan kebebasan sipil, serta upaya perubahan komposisi penduduk di wilayah tersebut, dipandang sebagai taktik penjajahan gaya baru yang meniru metode rezim Zionis di Palestina.

Lebih jauh, MAPIM memperingatkan bahwa dukungan terbuka dari Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap langkah India di Kashmir telah menciptakan poros berbahaya antara apartheid, Islamofobia, dan ekspansionisme global.

Dalam pernyataan tersebut, MAPIM menegaskan bahwa isu Kashmir tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan domestik India. Sebaliknya, tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

“Diamnya lembaga internasional seperti PBB dan OKI merupakan bentuk keterlibatan pasif dalam kejahatan. Dunia tidak bisa terus pura-pura tidak melihat,” ujar Azmi.

MAPIM juga memperingatkan bahwa aliansi India-Israel yang didukung oleh kekuatan Barat telah melahirkan rezim apartheid global baru, dengan Muslim sebagai target utamanya.

Waktunya untuk Bertindak adalah Sekarang

MAPIM menyerukan langkah-langkah nyata dari berbagai pihak, antara lain, untuk Pemerintah Malaysia agar mengambil sikap tegas di forum OKI dan PBB, menolak kebijakan pendudukan di Kashmir.

Sementara negara-negara mayoritas Muslim diminta menghentikan proses normalisasi hubungan dengan India, dan menuntut keadilan bagi rakyat Kashmir.

Selain itu, masyarakat sipil global didorong untuk meningkatkan kampanye advokasi, edukasi publik, dan gerakan boikot terhadap entitas yang terlibat dalam Islamofobia dan penjajahan.

MAPIM menegaskan kembali bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Kashmir dan Palestina adalah bagian dari perlawanan global terhadap ketidakadilan dan penindasan sistemik.

“Sebagaimana kita berdiri kokoh bersama Gaza, kita juga wajib bangkit untuk Srinagar. Umat Islam tidak boleh memilih diam dalam menghadapi tirani,” tegas Azmi.

Dengan seruan dengan tagar #FreeKashmir, #EndOccupation, dan #SolidarityForJustice, MAPIM menyatakan komitmen penuh untuk terus menyuarakan aspirasi rakyat tertindas dan menentang setiap bentuk penjajahan.[]

Mi’raj News Agency (MINA)