Kuala Lumpur, MINA – Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) mengutuk keras pembongkaran beberapa rumah Muslim baru-baru ini, di negara bagian Uttar Pradesh, India.
“Kami juga mengungkapkan kemarahan kami atas respons brutal polisi India, yang menembak mati dua pengunjuk rasa dan menangkap lebih dari 130 orang lainnya selama demonstrasi pada 11 Juni, ketika polisi menembaki kerumunan di kota Ranchi, India timur,” ujar Mohd Azmi Abdul Hamid,
Presiden MAPIM dalam keterangan tertulis, Jumat (17/6).
Pihak berwenang telah menghancurkan rumah beberapa orang yang dituduh terlibat dalam kerusuhan pekan lalu, yang dipicu pernyataan menghina, yang dibuat oleh tokoh-tokoh partai yang berkuasa tentang Nabi Muhammad.
Muslim turun ke jalan di seluruh India dalam beberapa pekan terakhir, untuk memprotes komentar anti-Islam oleh dua anggota partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi.
Baca Juga: Sistem Pertahanan Udara Israel Buatan AS Kembali Gagal Cegat Rudal Yaman
Alasan pembongkaran adalah dugaan rumah-rumah itu dibuat secara ilegal, dan itu merupakan rumah orang-orang yang berpartisipasi dalam protes terhadap penghinaan Nabi.
“Ini adalah contoh terbaru dari tekanan dan penghinaan di bawah aturan BJP tentang isu-isu, mulai dari kebebasan beribadah hingga pemakaian jilbab,” ujarnya.
Menurutnya, India meniru kebijakan Israel dalam menangani perlawanan Palestina dengan menghancurkan rumah-rumah. Operasi untuk membersihkan Muslim dari rumah mereka dan menghilangkan keberadaan Muslim di India, kini menjadi agenda nasional BJP dan pendukungnya, di antara kelompok sayap kanan RSS dan VHP.
MAPIM menyerukan penghentian segera kampanye anti Muslim di India. Umat Islam harus bersatu dan menahan diri dari tindakan kekerasan.
Baca Juga: Ketegangan India-Pakistan Ganggu Lalu Lintas Udara Internasional
“Jika agenda anti Islam tetap dilakukan oleh pemerintah BJP, kami menyerukan semua negara Muslim untuk melakukan boikot terhadap India,” kata Azmi. (R/R7/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Al-Sharaa: Undangan Presiden Macron adalah Pengakuan Prancis Atas Suriah