MAPIM: Prihatin Nasib Uighur dan Muslim di China

Kuala Lumpur, MINA – Majelis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) mengecam dan menolak klaim Partai Persatuan China Malaysia (MCA) yang menyatakan pertemuan Menteri Jabatan Perdana Menteri (JPM) Mujahid Yusof Rawa dengan perwakilan Kongres Uighuir adalah intervensi Malaysia dalam urusan China.

Presiden MAPIM, Mohd Azmi Abdul Hamid dalam keterangan tertulis yang diterima MINA, Jumat (22/2) ia mengatakan, memprihatinkan nasib uighur dan muslim di China wajar. Konsep picik dan politis domba MCA jelas menunjukkan bahwa partai tersebut tidak mengetahui hak asasi manusia dan hukum internasional.

“Apakah dengan mendengarkan pandangan dan fakta dari orang yang tertindas, yang juga diakui oleh banyak badan-badan internasional, agensi dan media internasional seperti PBB, OKI, CNN dan Al Jezeera, itu bermakna Malaysia mencampuri urusan China,” katanya.

Azmi mengatakan, ketika isu rakyat terutama warga Muslim yang ditindas seperti di Myanmar, Palestina, Sri Langka dan India yang telah dibahas diforum internasional mengenai genosida, penghapusan etnik dan kejahatan perang terhadap kemanusian, kenapa MCA tiba tiba mengungkit soal campur tangan Malaysia dalam urusan China?

Terlepas dari penolakan China bahwa warga Uighur ditahan di pusat pelatihan kejuruan dengan alasan pelatihan dan diduga mendidik mereka untuk menghindari kegiatan teroris, para aktivis Uighur membantah informasi itu dan telah mengungkapkan kenyataan yang berbeda dari apa yang disebarkan oleh negaranya.

Lebih lanjut Azmi menjelaskan bahwa mereka menunjukkan bukti penganiayaan khusus terhadap warga Uighur, termasuk larangan berpuasa, meminum alkohol secara paksa, makan daging babi, melarang sholat di masjid, dipaksa untuk memuliakan ideologi dan pemimpin komunis, dipaksa keluar dari Islam, dan dilarang untuk menutupi aurat.

“Tidak masuk akal jika lebih dari satu juta orang berada di kamp untuk diajari pelatihan kejuruan dan konon membasmi mucikari teroris. Tidak mungkin juga Muslim dapat tetap diam ketika informasi yang diterima dari berbagai sumber tentang penganiayaan yang telah terjadi pada umat Islam di China,” jelasnya.

Menurut Azmi, MCA tidak harus berpihak pada pemerintah China untuk sentimen chauvinist (ajaran atau paham mengenai cinta tanah air dan bangsa (patriotisme) yang berlebihan. Prinsip-prinsip keadilan dan melindungi yang tertindas perlu diprioritaskan. Alih-alih memprioritaskan kepentingan perdagangan.

“Kami mendesak Malaysia untuk secara jelas mengangkat masalah yang berkaitan dengan hak-hak Muslim di Tiongkok. Kami merekomendasikan Malaysia untuk menjadi mediator sehingga pembicaraan damai antara komunitas Muslim dan pemerintah dapat tercapai,” pungkasnya.

Negara-negara Islam perlu menunjukkan pendirian mereka bahwa Cina tidak mengambil keuntungan dari perdagangan dan investasi di negara-negara Muslim tetapi pada saat yang sama menindas umat Islam di negara itu. (R/Ais/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)