MAPIM Sesalkan Diplomat Israel Hadir di Konferensi PBB-WUF9 di Malaysia

Moh Azmi Abdul Hamid (dok:MAPIM)

Kuala Lumpur, MINA – Majlis Perunding Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) menyeesalkan tim diplomat Israel hadir sebagai peserta konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa – Forum Kota Sedunia ke sembilan (World Urban Forum 9/WUF9) yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Ini adalah kontradiksi dengan kebijakan Malaysia yang pro-Palestina dan gigih sehingga Pemerintah Malaysia secara konsisten menyatakan dalam forum internasional,” kata Presiden MAPIM Mohd Azmi Abdul Hamid dalam siaran tertulis yang diterima MINA, Kamis (15/2).

Menurutnya, visa yang di keluarkan oleh Pemerintahan Malaysia kepada delegasi Israel yang dipimpin oleh David Roet (sebagai wakil Duta Besar Israel untuk PBB) pertama kali memasuki tanah air Malaysia sangat mengejutkan.

“Jika Malaysia dipaksa menjadi tuan rumah orang-orang Israel, karena mereka harus memberikan visa kepada semua delegasi untuk mengikuti konferensi internasional, pemerintah Malaysia harus menolak menjadi tuan rumah atau setidaknya mengungkapkan kepada publik dengan memberikan sebuah tanggapan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahkan lebih mengganggu lagi mengetahui bahwa Roet juga bertemu dengan pejabat Malaysia.

“Ini bagi kami, mencerminkan upaya untuk sebuah kebijakan normalisasi yang sedang dilakukan Israel untuk membangun di Malaysia,” tegasnya.

Ia menyatakan bahwa Roet dengan perkataan candanya “Saya memiliki harapan besar untuk hubungan baik antara kedua negara kita (Israel-Malaysia) di masa depan.”

Sekarang terungkap bahwa data resmi yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Biro Pusat Statistik Israel (CBS) menceritakan hubungan dagang yang besar namun sangat berhati-hati dengan jumlah sekitar 1,5 miliar dolar pertahun.

Lebih lanjut Presiden MAPIM mengatakan bahwa Roet berharap untuk hubungan baik antara Malaysia dan Israel ditingkatkan bahwa ia telah menemukan banyak kesamaan antara kedua negara.

“Kami meminta Pemerintah Malaysia untuk bersikap tegas dan bersikukuh tentang kebijakannya terhadap Israel sebagai negara yang tidak sah. Sikap Malaysia dalam mengutuk Israel yang melanggar hukum internasional seharusnya dinyatakan dengan menolak masuknya delegasi Israel,” tegasnya.

Aksi baru-baru ini dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia di Putrajaya, ibukota administratif, sebagai pertunjukkan solidaritas dengan orang-orang Palstina, sekarang akan dianggap sebagai retorika yang kosong dan hubungan diplomatik Malaysia dengan rezim apartheid Israel akan dianggap dibatalkan.

“Kami menuntut agar hubungan dagang antara Malaysia dan Israel segera dihentikan, karena Malaysia akan dianggap menerapkan kebijakan bohong terhadap Israel atas Palestina. Kami mendesak agar pemerintah Malaysia harus memimpin masyarakat ASEAN untuk menentang perampasan oleh pemerintah Israel melawan hak-hak Palestina,” tambahnya. (R10/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)