Margrete Auken: Solusi Dua Negara Masuk Akal Jika Tetap Pada Perbatasan 1967

Ramallah, MINA – Ketua Delegasi Parlemen Eropa untuk Hubungan dengan Palestina (DPAL) Margrete Auken menyatakan, percaya bahwa solusi dua negara hanya masuk akal jika berpegang pada perbatasan 1967 dengan Timur Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.

“Kita harus bersikeras bahwa solusi dua negara hanya masuk akal jika kita tetap pada perbatasan 1967 dan Yerusalem Timur,” kata Auken dalam konferensi pers di Kantor Perdana Menteri Palestina di Ramallah. Demikian dikutip dari Wafa, Kamis, (23/2).

Delegasi beranggotakan tujuh orang, yang anggotanya berasal dari enam negara Uni Eropa dan mewakili empat kelompok politik yang berbeda, tiba di sini pada Senin malam sebelum mengunjungi Masjid Al-Aqsha Haram Sharif, Perbukitan Hebron Selatan (Masafer Yatta) dan Bethlehem.

Ada agenda pertemuan terpisah dengan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh, Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Riyad Malki dan perwakilan partai politik.

Kunjungan itu terjadi sehari setelah pendudukan Israel menolak salah satu anggota MEP Ana Miranda, salah seorang anggota misi resmi ini, masuk ke wilayah Palestina yang diduduki, dan hampir seminggu setelah otoritas pendudukan juga tidak mengizinkan mantan Ketua DPAL Manu Pineda.

“Bukan Israel yang memutuskan siapa yang dikirim Parlemen Eropa dan kami sangat marah karenanya,” kata Auken, ketua delegasi.

Auken selanjutnya menyebut “fakta di lapangan”, terutama pembangunan pemukiman kolonial ilegal pendudukan Israel, yang terus merusak kemungkinan mencapai solusi dua negara sehingga peluangnya semakin berkurang.

Istilah seperti itu, katanya, adalah bahasa penjajah. “Itu tidak boleh menjadi bahasa kita,” sambil menunjukkan bahwa delegasi menganjurkan penerapan solusi dua negara pada perbatasan 1967 tanpa pemukiman ilegal.

Anggota kelompok parlemen Greens/European Free Alliance (EFA) menegaskan kembali,”Kami terikat pada hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB),” sambil menyerukan sikap yang lebih kuat pada implementasi Resolusi 2334 DK PBB (2016).

Auken menggambarkan pendudukan Israel sebagai “inti dari masalah di sini”, sebuah masalah yang tidak boleh dikurangi, tetapi dihentikan.

Memperhatikan laju percepatan pemukiman ilegal kolonial Israel dan perampasan tanah, dia menggambarkan kecepatan aneksasi sebagai benar-benar mengejutkan dan itu mendorong seluruh negara Palestina dan juga pendudukan Israel ke jurang.

Mengomentari kebutuhan untuk memfasilitasi pemilu di wilayah pendudukan, termasuk di Yerusalem Timur, Auken menekankan: “Kami pikir bukan Israel yang memutuskan apakah Anda harus mengadakan pemilu di Palestina.”