Jakarta, MINA – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin akan membuka Rakernas I Al Jamiyatul Washliyah pada Jumat-Ahad (10-12/6) selama tiga di Jakarta Utara.
Sementara seremonial pembukaan dilaksanakan di Istana Wapres, Jl. Merdeka Selatan, Jakarta. Demikian Ketua Umum Al Washliyah DR. KH Masyhuril Khamis keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (8/6).
“Alhamdulillah Wakil Presiden berkenan membuka Rakernas I Alwashliyah akan dihadiri sebanyak 300 peserta dari seluruh tanah air dan 50 peserta luar negeri,” kata Masyhuril didampingi Sekjen Al Jamiyatul Washiliyah Amran Arifin.
Ia mengatakan, ada beberapa isu penting akan dibahas dalam Rakernas I. Pertama soal pendidikan sebab, masalah pendidikan dengan Kurikulum Merdeka masih menjadi problem serius di lapangan.
Baca Juga: AWG Gelar Webinar Menulis tentang Baitul Maqdis
“Isu pendidikan sangat penting kami bahas, karena pendidikan adalah faktor utama yang akan memajukan bangsa. Harus diingat kami adalah lembaga dakwah, pendidikan dan sosial. Maka memajukan pendidikan, menjaga moral bangsa dan pengentasan kemiskinan menjadi fokus kami,” imbuhnya.
Untuk itu katanya, akan terus berjuang agar pendidikan dapat berkembang dengan baik, dan mampu melahirkan putra-putri bangsa yang cerdas, sekaligus bermoral. Masalahnya saat ini, yang menjadi problem masih minimnya jadwal pelajaran Agama di sekolah-sekolah umum. Ini akan menjadi point utama untuk dibahas.
Alwashliyah berdiri di Medan tahun 1930 mempunyai sekitar 3000 Madrasah (Lembaga Pendidikan), 11 Perguruan Tinggi dan 15 Panti Asuhan yang tersebar di 32 Propinsi di Tanah Air, dan luar negeri.
“Seiring dengan isu pendidikan, isu moral bangsa juga menjadi sorotan utama. Semakin banyaknya angka perceraian pasangan muda, pergaulan bebas, Narkoba dan LGBT juga dibahas pada Rakernas I Al Jamiyatul Washliyah,” kata Masyhuril.
Baca Juga: 30 WNI dari Suriah Kembali Dievakuasi ke Indonesia
“Kami sangat prihatin melihat data terbaru. Angka perceraian pasangan muda sangat tinggi. Terutama dua tahun belakangan atau sejak pandemi Covid-19. Ada apa dengan lembaga perkawinan kita? Apa ada sesuatu yang keliru?,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, masalah seperti ini akan dibahas, Narkoba dan LGBT sangat mengkhawatirkan penyebarannya sangat masif dikalangan anak-anak milenial. Ini harus diatasi bersama-sama.
“Dalam Rakernas juga akan dibahas masalah tanah wakaf. Menurut Undang-undang tanah wakah harus memiliki sertifikat. Pensertifikatan tanah wakaf masih menjadi kendala bahkan menjadi sengketa di beberapa wilayah,” tuturnya.
“Maka kami mengundang Menteri ATR Sofyan Djalil dapat penjelasan lebih detil sekaligus mengupayakan bagaimana agar tanah wakaf segera mendapat sertifikat. Harus diingat, kami mempunyai banyak sekali tanah wakaf, baik yang digunakan untuk sekolah/kampus, maupun untuk panti sosial,” tambahnya.
Baca Juga: Banjir di Makasar Rendam Rumah Dinas Gubernur dan Kapolda
Sementara dalam menyikapi perkembangan Ormas keagamaan agar bisa lebih maju, akan hadir Anies Baswedan Gubernur DKI akan membawakan materi “Menciptakan Organisasi yang Kolaboratif dan Bersinergi”.
Ia berharap, rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari Rakernas I nanti dapat mendorong pemerintah lebih serius dan vokus menangani problem hidup berbangsa dan bernegara, sehingga bangsa Indonesia semakin maju.
“Kita ini Ormas. Tugas kita adalah menyampaikan hasil kajian atau rekomendasi. Sementara eksekutornya adalah pemerintah. Dan kita siap membantu pemerintah,” ujarnya.
Sejumlah tokoh akan hadir dalam Rakernas tersebut diantaranya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. DR. H. Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) DR. Sofyan A Djalil, Meneg BUMN Erick Tohir, Menteri Agama H. Yaqut Cholil Qoumas (dalam konfirmasi), anggota DPR DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PP Muhmmadiyah, KH Haedar Nasir dan Sekjen MUI KH Amirsyah Tambunan.(R/R4/R1)
Baca Juga: Angkatan Kedua, Sebanyak 30 WNI dari Suriah Kembali ke Tanah Air
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Antisipasi Macet saat Nataru, Truk Barang akan Dibatasi Mulai 21 Desember