Gaza, 14 Shafar 1436/7 Desember 2014 (MINA) – Anggota biro politik Hamas, Musa Abu Marzuk mengatakan, masalah gaji pegawai negeri sipil Gaza yang belum dibayar tidak akan berakhir tanpa keputusan politik dari Presiden Mahmud Abbas.
Dalam pertemuan persatuan serikat buruh di kota Gaza, Abu Marzuk mengatakan, hal ini terus terang menjadi keputusan Abbas.
Dia juga mencatat banyaknya permasalahan yang belum terpecahkan di Gaza. The Palestinian Information Center (PIC) melaporkan, yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Pejabat Hamas itu menggarisbawahi, pemerintah persatuan nasional dibentuk sebagai pengganti pemerintahan sebelumnya di Gaza dan Ramallah untuk menyelesaikan tugas-tuhas tertentu yang disepakati dalam perjanjian rekonsiliasi.
Baca Juga: Kaki Tentara Israel Ini Diamputasi Usai Disergap Hamas
Dia memperingatkan, pemerintah persatuan akan dirubah jika misinya gagal.
Pemerintah persatuan antara lain ditugaskan untuk menjalankan perjanjian rekonsiliasi, termasuk rekonsiliasi sosial.
Marzouk menambahkan, rekonsiliasi dengan jelas menetapkan pemerintah persatuan bertanggung jawab atas PNS yang bekerja untuk pemerintahan sebelumnya, tanpa diskriminasi.(T/P008/R03)
Baca Juga: Sektor Pariwisata Israel Hancur, 90 Hotel Tutup Sejak Perang
Mi’raj Islamic News Aegcny (MINA)