Masjid Hagia Sophia dalam Pusaran Politik Turki

Oleh: Rifa Berliana Arifin, Kared Arab MINA

Museum Hagia Sophia telah diresmikan kembali menjadi Masjid pada Jumat (10/7). Hal ini merupakan realisasi dari kampanye Partai AKP pimpinan Erdogan selama bertahun-tahun. Sebelumnya Hagia Sophia adalah Museum sejak tahun 1934 atas dasar sekularisme Turki di bawah Mustafa Kemal Ataturk.

Sebelumnya Hagia Sophia diubah menjadi masjid pada tahun 1453 ketika Turki Utsmani berhasil menaklukkan Istanbul atau yang saat itu dikenal dengan sebutan Konstantinopel.

Selama 500 tahun Hagia Sophia berfungsi sebagai tempat ibadah Islam,  seperti halnya masjid-masjid lain: Masjid Sultan Ahmed (Masjid Biru), Masjid Suleymaniye dan Masjid Rustem Pasha.

Hagia Sophia tetap menjadi masjid, sampai tahun 1935 ketika fungsinya diubah menjadi museum oleh Pendiri Turki Modern dan presiden pertama negara itu Mustafa Kemal Ataturk, penguasa Republik Turki (1923-1938).

Dengan keputusan Pemerintah Erdogan tersebut, umat Islam Turki makin sadar dan loyal, tentunya keislaman akan meningkat seiring waktu, apalagi Hagia Sophia meskipun telah menjadi Masjid bisa dikunjungi oleh para wisatawan non muslim.

Akan tetapi, kenapa negara-negara tetangganya justru tidak senang dengan kebijakan ini ?

Keputusan pengadilan Turki dengan dukungan pemerintah AKP yang dipimpin Erdogan tentu mengundang berbagai respon Barat, belum lagi saat ini Turki menghadapi tantangan geopolitik di Libya, Suriah, dan Siprus.

Negara-negara yang tidak mendukung kebijakan ini notabenenya adalah negara Kristian Ortodoks Timur (Eastern Orthodox) seperti Rusia, Yunani dan Georgia. Bagi mereka Masjid Hagia Sophia ibaratkan “Al-Aqsa”-nya mereka yakni tempat suci yang diperebutkan oleh komunitas lintas agama.

Sebelum Turki Utsmani membuka wilayah Konstatinopel pada 29 Mei 1453, wilayah itu adalah pusat Kristen Ortodoks Timur. Hagia Sophia sebagai gereja terbesar di Konstatinopel dan juga di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi Timur menjadikan Hagia Sophia simbol sakral bagi mereka.

Jatuhnya Konstantinopel kepada Turki Utsmani yang beragama Islam dipandang oleh orang-orang Kristen Ortodoks sebagai peristiwa gelap, belum lagi bahwa Hagia Sophia digunakan sebagai masjid oleh Sultan Utsmaniyah, Sultan Mehmet II yang populer dengan julukannya “Al-Fatih”.

Jadi orang Kristen Ortodoks Rusia selalu ingin “membebaskan” Hagia Sophia dan juga wilayah Konstantinopel.

Maka Rusia melancarkan sebanyak 12 kali perang melawan Utsmani untuk menaklukkan Konstantinopel dan memasang kembali salib di kubah Hagia Sophia. Perang terakhir antara keduanya adalah Perang Dunia Pertama (1914-1918) di mana Rusia bergabung dengan aliansi Inggris-Perancis dan Utsmani bergabung dengan aliansi Jerman-Austria.

Negara lain yang berambisi untuk merebut Konstantinopel adalah Yunani. Negara itu merdeka dari Turki Utsmani pada tahun 1832. Orang-orang Yunani adalah Kristen Ortodoks yang ingin menyatukan semua wilayah berbahasa Yunani termasuk pantai barat Turki di dalamnya Konstantinopel. Yunani berusaha mewujudkan ambisinya setelah Utsmani kalah di Perang Dunia Pertama, tetapi upaya itu tidak berhasil karena Ataturk menang dalam Perang Kemerdekaan Turki tahun 1919-1922.

Pada tahun 1934, Kemal Ataturk mengubah Hagia Sophia menjadi museum. Ia mempekerjakan seorang arkeolog AS bernama Thomas Whittemore untuk mengungkap lukisan mosaik di dinding Hagia Sophia yang menggambarkan Maria dan Yesus. Lukisan-lukisan yang diungkap itu telah ditutup selama periode Utsmani karena  bertentangan dengan iman Islam, tetapi tidak dihancurkan.

Kemal Ataturk tidak pernah menjelaskan mengapa dia melakukan itu, tetapi kemungkinan besar untuk menghindari konflik dengan negara-negara Ortodoks lagi. Turki perlu istirahat sementara. Dan karena Hagia Sophia telah berubah menjadi museum dan dibuka untuk pengunjung, keinginan Ortodoks untuk “membebaskan” Hagia Sophia berkurang karena orang mereka sudah dapat melaksanakan ibadah “umrah” ke Hagia Sophia.

Kebijakan baru Turki menjadikan Hagia Sophia kembali menjadi masjid ini, pastinya akan menambah ketegangan hubungan antara Turki vs Yunani dan Russia. Atau bisa saja ini adalah strategi Erdogan untuk unjuk gigi terhadap negara-negara tetangganya.

“Keputusan ini adalah sesuai dengan kedaulatan yang dimiliki negara Turki, negara-negara lain harus menghormati kedaulatan Turki,” tegasnya.

Kebijakan ini tentu akan meningkatkan pengaruh ‘soft power’  Turki di antara negara-negara Islam pada umumnya dan di dalam negeri memperkuat pengaruh partai AKP yang dipimpin Erdogan di kalangan Islamis pada khususnya.

Tapi yang tidak dapat dielakan bahwa pemerintah Turki yang dipimpin Erdogan menghadapi tantangan geopolitik politik dan eksternal internal, keseimbangan kekuatan Turki sebagai middle power  tidak lagi dapat dianggap sebagai ‘kacung’ NATO-AS atau Rusia yang pro-Ortodoks.(A/RA-1/P1)

Miraj News Agency (MINA)