MASYARAKAT ACEH NYATAKAN PETISI UNTUK PENYELEMATAN ROHINGYA

Banda Aceh, 7 Sya’ban 1435/25 Mei 2015 (MINA) – Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Rohingya, mengeluarkan petisi menekan masyarakat internasional untuk peduli terhadap nasib bangsa Rohingya yang terusir dari negaranya.

Koordinator Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Rohingya, Basri Effendi mengatakan, kondisi saat ini mewajibkan komunitas internasional, terutama para pemimpin negara-negara ASEAN dapat menekan Pemerintah Myanmar untuk menghentikan tindakan brutal terhadap bangsa Rohingya.

Menurutnya, bangsa Rohingya telah mendiami wilayah Arakan sejak abad ke 15 Masehi. Namun sejak kemerdekaan Myanmar pada 1948, Pemerintah menolak Rohingya sebagai bagian dari negara dan memarjinalisasi mereka secara sistematik, demikian pernyataan yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Senin (25/5).

“Teror ini mendorong ratusan ribuan etnis Rohingya lari dari tanah airnya atas alasan keamanan diri dan berusaha meminta pertolongan kepada masyarakat internasional, terutama negara-negara ASEAN, termasuk ke negeri kami di Aceh,” ujar Basri.

Untuk itu, Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Rohingya menyatakan petisi antara lain, mendesak masyarakat internasional dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk lebih berperan aktif dalam menghentikan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, dan melaksanakan mekanisme hukum internasional untuk menindak para aktor di belakang krisis kemanusiaan ini.

“Pemerintah negara-negara ASEAN harus berdiri bersama-sama menentang pelanggaran HAM terhadap minoritas muslim Rohingya di Myanmar,” bunyi petisi.

Masyarakat Aceh juga mendesak PBB dan ASEAN untuk memberikan sanksi tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran HAM bagi etnis Rohingya.

“Pemerintah negara-negara ASEAN harus menekan Pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala tindakan yang menyebabkan krisis kemanusiaan ini dan menghormati hak-hak etnis Rohingya atas tanah an properti serta akses pelayanan publik yang adil. Jika tidak, maka Pemerintah negara-negara ASEAN akan menghentikan segala agenda investasi dan ekonomi dengan Myanmar,” ujar Basri.

Dalam petisi yang ditandatangani puluhan lembaga baik dari pemerintah maupun swasta, ormas Islam, dewan masjid dan mahasiswa, masyarakat Aceh juga menuyebutkan, dalam jangka pendek, bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Pemerintah dan masyarakat Aceh dalam penanganan pengungsi Rohingya harus mendapat dukungan dari segala pihak. Tidak seorang pun pengungsi Rohingya yang ditemukan dalam wilayah negara-negara ASEAN akan ditolak. Kehadiran organisasi kemanusiaan internasional harus didukung oleh segenap pihak untuk membantu para pengungsi dalam koordinasi yang erat antara Pemerintah Aceh dan Aliansi Masyarakat Aceh untuk Rohingya.

Pernyataan menambahkan, dalam jangka panjang, pemerintah Myanmar harus memberikan izin bagi organisasi kemanusiaan, terutama yang berasal dari negara- negara ASEAN untuk memberi bantuan kemanusiaan bagi etnis Rohingya untuk mendapatkan kembali tanah dan properti mereka, mengizinkan organisasi kemanusiaan internasional untuk membantu reintegrasi etnis Rohingya dengan etnis lainnya di Myanmar, serta mengizinkan organisasi kemanusiaan dalam memberikan perlindungan sipil untuk memitigasi segala risiko terhadap krisis kemanusiaan pada masa mendatang.

“Myanmar juga harus menyediakan akses kepada organisasi internasional yang relevan, dalam mengambil tindakan untuk menghentikan segala aksi kekerasan dan militer yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, dan menuntut pemerintah Myanmar agar memberikan hak kewarganegaraan dan keadilan bagi etnis Rohingya sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan demokrasi,” tegas pernyataan.

Pernyataan ditandatangani oleh sejumlah lembaga. yaitu Pemerintahan Aceh, KAMMI Aceh, PAHAM Aceh, MAPESA, Aceh Fulbright Association, PII, HMI, PUKAT, Aceh Love Rohingya, KWPSI, IMM, FPMPA, HIMMAH, BKPRMI Aceh, Dema UIN Ar Raniry, BEM Unsyiah, FSLDK Aceh, DDII Aceh, KSDA, Himapalsa, The Globe Journal, Serambi Indonesia, Portal Satu, OZ Radio, @Acehinfo, @iloveaceh, Komunitas Blogger, IKAT-Aceh, Darah Untuk Aceh, PKPU, Remaja Mesjid Raya Baiturrahman, Kaukus Pemuda Peduli Aceh, IKAPDA, KNSR, Aceh People’s Forum (APF). (L/P4/R05).

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)