Masyarakat Sipil di 71 Negara Desak Kerjasama Komprehensif untuk Perdamaian Dunia

Perdamaian-dan-Penghentian-Perang-DPCW-Tahunan-ke-2-2.jpg" alt="" width="800" height="450" /> Peringatan Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang (DPCW) Tahunan ke-2 di UIN Alauddin Makassar.(Foto: HWPL)

Seoul, MINA – Sebuah LSM perdamaian internasional, yang berbasis di Korea Selatan Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) bersama kelompok masyarakat sipil di 117 kota mendesak kerjasama yang komprehensif untuk perdamaian dunia dan menentang kegiatan-kegiatan anti-perdamaian

Ketika masyarakat terus menyatakan minat dan dorongan kepada keputusan bersejarah dari dialog Korea Utara-Amerika Serikat setelah ‘Olimpiade Damai’ yang diadakan di Korea Selatan, HWPL mengadakan sebuah acara untuk memperingati “Peringatan Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang (DPCW) Tahunan ke-2”.

Peringatan deklarasi kedua diadakan di Indonesia pada tanggal 17, 19 dan 21 Maret 2018 di Medan, Makassar dan Jakarta, dengan tema “Seruan untuk Membangun Dunia Perdamaian dan Mewujudkan Keadilan” telah dihadiri oleh 1.000 peserta termasuk perwakilan-perwakilan politik, agama, dan kelompok masyarakat di dalam dan luar negeri.

Organisasi penyelenggara, HWPL yang berafiliasi dengan Departemen Informasi Publik dan Pusat Informasi PBB (UN DPI) dan Dewan Ekonomi dan Sosial PB B (UN ECOSOC), telah mengumumkan DPCW pada 14 Maret 2016.

Deklarasi DPCW untuk memperkuat solidaritas perdamaian melalui kerja sama yang komprehensif antara semua sektor masyarakat dan untuk menetapkan hukum internasional yang mengikat secara sah yang diperlukan untuk pembangunan perdamaian.

DPCW dengan 10 artikel dan 38 klausul, yang telah disusun oleh ahli-ahli hukum internasional, mencakup ketentuan untuk menghindari tindakan terkait perang dan mencapai perdamaian, termasuk kepatuhan terhadap hukum internasional, kerukunan etnis/agama, dan budaya perdamaian.

Ketua HWPL, Man Hee Lee, telah menekankan bahwa setiap individu di masyarakat global bertanggung jawab untuk membangun perdamaian global, demikian dalam keterangan tertulis yang diterima MINA.

Dia menghimbau para peserta dengan mengatakan, daripada menunggu untuk membiarkan perdamaian begitu saja, kitalah yang harus mengakhiri perang untuk melindungi umat manusia dan dunia kita, dan meninggalkan perdamaian sebagai warisan bagi generasi mendatang.

“Hukum saat ini tidak bisa mengompensasi nyawa-nyawa yang dikorbankan akibat perang. Yang kita butuhkan adalah instrumen yang melindungi kehidupan manusia, hukum yang sungguh-sungguh mencegah perang,” ujarnya.

Pravin H. Parekh, Presiden Confederation of Indian Bar yang turut serta dalam penyusunan DPCW tersebut mengatakan, tidak ada manusia dan tidak ada binatang di planet bumi yang bisa bertahan dari senjata-senjata (pemusnah massal).

Bahkan kesalahan atau kecelakaan dapat menyebabkan kerusakan yang luas pada kehidupan manusia dan harta benda yang tidak dapat diisi kembali.

“Kita semua harus bekerja 365 hari dan 24 jam bersama-sama untuk perdamaian sebagai seorang duta perdamaian,” kata Parekh.

Baca Juga: Filipina Kembali Dihantam Badai

Muhammad Galip Metola, seorang profesor di UIN Alauddin Makassar mengatakan, penyebaran budaya perdamaian tidak mudah di Indonesia yang di mana agama dan budaya yang beragam. Namun kedamaian ini sangat penting dan mulia bagi umat Islam.

“Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa kita membutuhkan keselarasan dan upaya terutama dari umat yang beriman untuk perdamaian global,” ujar Muhammad saat menyampaikan sambutan dalam pelaksanaan acara peringatan DPCW di Makassar.

“Jika masalah konflik antar agama, menjadi satu melalui komunikasi dan kerja sama di antara para pemimpin agama, akan mampu menciptakan dunia yang damai,” tambahnya.

Dalam acara tersebut, HWPL telah mengeluarkan pernyataan resmi menentang aksi-aksi anti-perdamaian, yang menghalangi perdamaian dan keadilan, melalui informasi yang tidak berdasar dan penyelewengan dari motif sosio-ekonomi dan pelanggaran hak-hak asasi manusia karena intoleransi agamawi.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa HWPL tidak akan lagi mentolerir usaha-usaha, yang menghalangi pekerjaan untuk perdamaian, mengutamakan keuntungan pribadi di atas kebaikan bersama untuk umat manusia.

“Kami mendesak semua orang yang merindukan perdamaian dan keadilan untuk menempuh jalan yang benar, dan bukan jalan yang ditandai dengan kebohongan, dan bergabung dengan usaha untuk membangun perdamaian bersama,” tegas Man Han Lee.

Acara multinasional untuk Peringatan DPCW Tahunan ke-2, yang menyerukan pembangunan dunia damai dan mewujudkan keadilan, telah diselenggarakan di 166 kota di 71 negara, termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, Jerman, Ukraina, Inggris, dan Cina.

Sebanyak 150.000 warga negara dan pemimpin-pemimpin dari semua sektor di dunia mengambil bagian dalam acara global ini yang mendesak pembentukan undang-undang internasional untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang damai, adil, dan mengakhiri aktivitas anti-perdamaian.(L/R01)

Mi’raj News Agency (MINA)