MATHLA’UL ANWAR, DARI BANTEN UNTUK INDONESIA

oleh Aat Surya Safaat*

Siapa tak kenal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)? Dua organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam yang banyak berkiprah di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial itu didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Selain kedua Ormas tersebut ternyata ada satu Ormas besar yang juga didirikan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan serta sudah banyak berkiprah di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, yakni Mathla’ul Anwar. Namun Ormas Islam ini belum banyak dikenal karena kurangnya publikasi.

Mathla’ul Anwar didirikan 10 Ramadhan 1334 Hijriah atau 10 Juli 1916 oleh KH E Mohammad Yasin, KH Tb Mohammad Sholeh, dan KH Mas Abdurrahman serta dibantu oleh sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di daerah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebagian di antara pendiri sebelumnya telah mendapatkan pendidikan di Timur Tengah.

Mathla’ul Anwar didirikan berselang empat tahun setelah berdirinya Muhammadiyah serta sepuluh tahun lebih awal dibanding NU. Muhammadiyah dirikan pada 18 Nopember 1912 di Kauman Yogyakarta oleh KH Ahmad Dahlan dan NU pada 31 Januari 1926 di Surabaya Jawa Timur oleh KH Hasyim Asy’ari.

Dilihat dari sisi kalender Islam (Hijriyah), Ormas Islam tersebut sampai saat ini sudah berusia lebih dari satu abad (1334-1435 H), sedangkan menurut kalender Masehi belum mencapai seratus tahun (1916-2014).

Ormas Islam yang didirikan tahun 1916 itu kini sudah memiliki perwakilan di 24 provinsi. Kehadiran perwakilan di beberapa provinsi lainnya akan terus diusahakan seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, dan di seluruh Papua.

Mathla’ul Anwar selama ini mengelola ratusan lembaga pendidikan dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Adapun perguruan tinggi yang dikelolanya adalah Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA). Kampus UNMA terletak di bagian barat Kota Pandeglang, tepatnya daerah Cikaliung, Pandeglang, Banten.

UNMA yang didirikan tahun 2001 sebagai manifestasi dari misi organisasi Pengurus Besar (PB) Mathla’ul Anwar di bidang pendidikan itu saat ini menjadi universitas swasta bergengsi yang memiliki program studi dan fakultas terlengkap di Provinsi Banten.

Kini UNMA yang memiliki komitmen menyediakan pendidikan bermutu dengan biaya terjangkau itu mengelola 10 fakultas dan 21 program studi bidang eksakta dan sosial yang telah memiliki legalitas dengan mahasiswa aktif sebanyak 6.429 orang dan alumni 8202 orang.

Terkait dengan kerjasama luar negeri, Mathla’ul Anwar juga sudah memulai kerjasama di bidang pendidikan yang intensif dengan lembaga pendidikan di beberapa negara, yakni Singapura, Malaysia, dan Turki.

Terus Berbenah.

Menurut Sekretaris Jenderal PB Mathla’ul Anwar Oke Setiadi, Mathla’ul Anwar terus berbenah dan melakukan perbaikan dalam upaya penguatan jati diri dan peningkatan kualitas lembaga-lembaga pendidikan yang dikelolanya.

Beberapa kekurangan yang masih dihadapi Ormas tersebut di antaranya keanggotaan yang belum tertata dengan baik, komunikasi yang belum efektif antara pengurus pusat dan wilayah, dan belum optimalnya fungsi kehumasan (kurangnya publikasi),

“Dalam kaitan itu pula kami melakukan Rapat Kerja Nasional di Bandar Lampung pada 29 hingga 31 Agustus 2014,” kata Oke Setiadi kepada pers di Bandar Lampung akhir Agustus 2014.

Rakernas Mathla’ul Anwar yang bertujuan mengevaluasi program serta membahas isu-isu aktual yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional itu dibuka oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Acara tersebut juga dihadiri beberapa tokoh nasional seperti Jenderal TNI (Purn) Wiranto (Ketua Dewan Penasehat Mathla’ul Anwar), Irsjad Djuwaeli (Ketua Majelis Amanah Mathla’ul Anwar yang juga termasuk pendiri Provinsi Banten), Zulkifli Anwar (anggota DPR asal Lampung/Partai Demokrat) dan Abdul Hakim (anggota DPR asal Lampung/PKS).

Menteri Agama dalam pembukaan Rakernas antara lain mengemukakan arti pentingnya sinergi antara pemerintah, ulama, dan Ormas dalam pembangunan ummat beragama di Tanah Air.

Dalam konteks ini, menurut dia keberadaan Mathla’ul Anwar merupakan sebuah respons positif para ulama atas kondisi obyektif ummat Islam khususnya dan masyarakat di Indonesia pada umumnya dalam mensinergikan kekuatan dan kapasitas ummat melalui bidang pendidikan, dakwah, dan sosial,.
“Kita tentunya harus berterimakasih kepada para pendiri Mathla’ul Anwar yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial di Tanah Air, terlebih dakwah Ormas Islam ini dilakukan secara santun, moderat, dan menghargai toleransi,” katanya.

Fokus di Pendidikan

Terkait isu-isu aktual, Mathla’ul Anwar dalam rekomendasi Rakernas antara lain menghimbau kepada ummat Islam di Indonesia untuk meningkatkan ukhuwwah Islamiyah serta menghilangkan perseteruan akibat perbedaan aspirasi politik saat pemilihan Presiden yang baru lalu.

Sementara itu soal munculnya radikalisme atas nama agama seperti fenomena “Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS), Mathla’ul Anwar menghimbau ummat Islam untuk tidak bersikap anarkis terhadap pihak-pihak yang diduga mendukung gerakan tersebut karena sudah ada aparat keamanan yang menangani masalah itu.

Terkait mulai munculnya gerakan yang mengarah pada bangkitnya komunisme di Indonesia, Mathla’ul Anwar mendesak Pemerintah dan aparat kemanaan untuk menegakkan hukum dan menindak tegas pihak-pihak yang secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan mendukung komunisme.

Ormas Islam yang independen itu mengingatkan kembali bahwa Ketetapan MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh NKRI serta larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme masih berlaku.

Mathla’ul Anwar juga menentang keras legalisasi aborsi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi serta mendesak Pemerintah untuk membatalkan dan mencabut PP tersebut.

Ketentuan tentang legalisasi aborsi seperti termaktub dalam pasal 31 PP itu tidak sesuai dengan norma-norma agama, nilai-nilai sosiologis, adat istiadat, etika, dan kesusilaan. Pemberlakuan PP tersebut dikhawatirkan diselewengkan sebagai alasan untuk melakukan aborsi meskipun sebab musababnya bukan karena alasan medis.

Terkait masalah Palestina, Mathla’ul Anwar memandang bahwa konflik Palestina dan Israel bukan merupakan konflik antar agama, melainkan lebih sebagai masalah kemanusiaan yang diakibatkan oleh penjajahan Israel atas Palestina.

Mathla’ul Anwar mengutuk kekejaman yang dilakukan tentara Israel atas rakyat Palestina serta mendesak Pemerintah RI supaya bekerja lebih keras dengan mengambil inisiatif yang lebih maju dalam upaya mengakhiri penjajahan Israel atas Palestina sebagai bagian dari amanat UUD 1945 untuk turut serta menjaga perdamaian dunia.

Sementara itu merespons pemberlakuan “ASEAN Community 2015”, Mathla’ul Anwar menghimbau Pemerintah untuk secara bersungguh-sungguh mempersiapkan segenap bangsa Indonesia dalam menghadapi era persaingan bebas di lingkungan negara-negara di Asia Tenggara itu.

Dalam kaitan itu pula seluruh warga, terutama generasi mudanya harus mendapatkan bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai, sehingga mereka bisa mengambil peran positif dalam persaingan di tingkat ASEAN.

“Rakernas juga merekomendasikan diselenggarakannya peringatan satu abad Mathla’ul Anwar tahun 2015, sekaligus muktamar yang Insya Allah diusahakan supaya dihadiri Presiden RI,” kata Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Terpilih asal Banten, KH Syadeli Karim Lc.

Ketua PB Mathla’ul Anwar juga menegaskan kembali komitmen Ormas yang didirikan di Banten itu — sesuai khittahnya — yakni memajukan bidang pendidikan, dakwah, dan sosial sebagai sebuah gerakan strategis yang memberi andil bagi peningkatan kualitas kehidupan ummat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.(T/ASS/P3)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

*Penulis, Wartawan Kantor Berita ANTARA yang juga Ketua Bidang Litbang Pengurus Besar Mathla’ul Anwar. Pernah bertugas selaku Kepala Biro ANTARA di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York tahun 1993-1998