Media Australia: Presiden Indonesia Joko Widodo Serukan Boikot Israel

24e 3wrewqrCanberra, 28 Jumadil Awwal 1437/8 Maret 2016 (MINA) – Media Australia The Sydney Morning Herald edisi Selasa (8/3)  memuat berita, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menyerukan boikot produk Israel yang diproduksi di Wilayah Pendudukan.

Media itu menambahkan, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung “boikot produk yang dihasilkan di atau oleh pemukiman ilegal Israel” pada pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) OKI di Jakarta pekan ini.

Di bawah hukum internasional, wilayah yang meliputi Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang dianggap wilayah yang bukan bagian dari negara Israel yang diduduki, berarti termasuk kategori boikot, yang akan menjadi komitemen  dari 23 tindakan OKI dalam Deklarasi Jakarta. Demikian The Sydney Morning Herald melaporkan, yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan, Deklarasi Jakarta diprakarsai oleh Indonesia dan berisi rencana konkret untuk membawa solusi masalah Palestina.

Baca Juga:  Warga Palestina Berjuang Mencari Air Minum

Dia mengatakan ada urgensi bagi OKI untuk meningkatkan dukungan terhadap Palestina termasuk dengan memperkuat dukungan politik untuk menghidupkan kembali proses perdamaian, meningkatkan tekanan pada Dewan Keamanan PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi Palestina dan memberikan tenggat waktu untuk penghentian pendudukan Israel serta penolakan hukum atas pembatasan akses ke Masjid Al-Aqsha di Yerusalem Timur (Al-Quds), situs paling suci ketiga dalam Islam.

Tahun lalu Uni Eropa mengatakan ekspor dari daerah yang diduduki oleh Israel harus diberi label “Made in Israel”.

 

Boikot Global

Sementara gerakan boikot global terhadap Israel, yang menyerukan diakhirinya pendudukan Israel atas tanah Palestina, telah berkembang semakin populer, setelah perundingan perdamaian gagal pada tahun 2014.

Tahun ini Presiden AS Barack Obama menandatangani Rancangan Undang-Undang menentang boikot dengan menargetkan negara Israel. Namun ia mengatakan, tidak akan memperpanjang perlindungan untuk bisnis di wilayah yang dikuasai Israel.

Baca Juga:  Musim Panas Hidupkan Kembali Pantai-Pantai Gaza

Namun Inggris bergerak untuk melarang lembaga yang didanai publik, seperti dewan, dari memboikot bisnis termasuk yang beroperasi di pemukiman ilegal Israel karena itu “tidak etis”. Undang-Undang Anti-Diskriminasi Prancis juga menyebutkan, bahwa aktivis boikot dapat dihukum karena menghasut kebencian.

KTT Luar Bisaa OKI Kelima tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif diminta oleh presiden Palestina Mahmoud Abbas, menyusul kekerasan di wilayah pendudukan dan setelah akses dibatasi untuk ke Masjid Al-Aqsha.

Presiden Indonesia Joko Widodo yang menyatakan dukungan untuk Palestina sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri selama kampanye pemilu, menyambut permintaan Abbas tersebut.

Indonesia telah sepakat untuk menjadi tuan rumah acara tersebut untuk mengekspresikan dukungan penuh untuk Palestina.

KTT dihadiri oleh delegasi dari 49 negara, anggota Kuartet untuk Timur Tengah dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Baca Juga:  Hamas Serukan Lawan Terorisme Pemukim Ilegal di Tepi Barat

Efektivitas Boikot

Fahmi Salsabila, Sekretaris Jenderal Masyarakat Indonesia untuk Studi Timur Tengah ISMES (Indonesian Society for Middle East Studies) mengatakan, boikot produk Israel dari daerah pendudukan akan efektif jika diterapkan.

“Bahkan jika minimal negara-negara OKI melakukannya, itu akan memiliki dampak serius pada perekonomian Israel, karena negara-negara OKI memiliki setidaknya satu miliar orang,” katanya.

“Dan ekspor Israel adalah salah satu sumber pendapatan. Jadi saya pikir itu adalah upaya yang luar biasa jika dilakukan oleh OKI. Tapi itu hanya akan efektif jika dilaksanakan,” imbuhnya.

Namun Zuhairi Misrawi, dari organisasi Islam Nahdlatul Ulama, mengatakan akan sulit diterapkan karena beberapa negara OKI memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

“Juga, Israel biasanya menjual produknya melalui negara ketiga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia misalnya, pembelian produk-produk Israel melalui Singapura dan Thailand. Jadi pendapat saya adalah bahwa negara-negara OKI akan lebih baik menggunakan saluran diplomatik untuk memecahkan masalah Israel-Palestina”. (T/P4/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

 

Wartawan: Ali Farkhan Tsani

Editor: Ismet Rauf