Media Israel: Sudan Sudi Normalisasi Kalau Diberi Bantuan Miliaran Dolar

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berdiri bersama Jenderal Sudan Abdel-Fattah Burhan, Kepala Dewan Kedaulatan yang berkuasa, di Khartoum, Sudan, Selasa, 25 Agustus 2020. (Foto: Kabinet Sudan melalui AP)

Yerusalem, MINA – Para pejabat Sudan mengadakan pertemuan “menentukan” dengan rekan-rekan dari AS dan Uni Emirat Arab (UEA) mengenai penandatanganan kesepakatan normalisasi dengan Israel, situs berita Israel Walla melaporkan, Ahad (20/9).

Sudan termasuk di antara sejumlah negara yang disebut-sebut mungkin akan menandatangani kesepakatan dengan Israel, menyusul langkah diplomatik yang dibuat oleh UEA dan Bahrain pada Selasa (15/9), demikian dikutip dari Times of Israel.

Menurut laporan yang juga diterbitkan dalam bahasa Inggris di situs web Axios, Sudan yang dilanda krisis politik dan krisis ekonomi yang parah, meminta paket bantuan ekonomi yang luas.

“Jika kesepakatan tersebut tercapai, Sudan dapat mengumumkan kesepakatan dengan Israel dalam beberapa hari mendatang,” demikian dilaporkan.

Sudan dilaporkan meminta pengiriman minyak dan gandum senilai $ 1,2 miliar hibah $ 2 miliar untuk menangani krisis ekonomi Sudan dan komitmen bantuan ekonomi dari AS dan UEA selama tiga tahun ke depan.

Sudan juga minta bantuan penanganan banjir sumngai Nil beberapa hari yang lalu.

Menurut laporan itu, dalam pembicaraan AS diwakili oleh Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk Teluk dan Afrika Utara, Jenderal Miguel Correa. Sedangkan UEA diwakili oleh Penasihat Keamanan Nasional Tahnoon Bin Zayed.

Para pejabat Israel telah lama menyatakan keinginannya untuk hubungan yang lebih baik dengan Sudan, mengungat pentingnya wilayah tersebut serta lokasi geografisnya.

Negara itu adalah tempat kelahiran kebijakan Liga Arab tahun 1967 yang menolak negosiasi atau normalisasi dengan Israel, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini tampaknya telah melunakkan pendiriannya, keluar dari pengaruh Iran karena negara itu berusaha menghapus sanksi AS.

Namun, penghapusan Sudan dari daftar “terorisme” juga bergantung pada penyelesaian kesepakatan kompensasi bagi korban pengeboman Kedutaan Besar AS tahun 1998 di Kenya dan Tanzania. Kesepakatan tentatif yang dicapai beberapa bulan lalu masih menunggu finalisasi. (T/RI-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)