Media Sudan Sorot Pemerintah Tolak Hubungan Diplomasi Iran Dan Israel

IRAN-ISRAEL.jpg" alt="Pemerintah Sudan menolak normalisasi hubungan diplomasi dengan Iran dan Israel. (Gambar: Iran-Israel-observer.com)" width="640" height="480" /> Pemerintah Sudan menolak normalisasi hubungan diplomasi dengan Iran dan Israel. (Gambar: Iran-Israel-observer.com)

Khartoum, 23 Rabi’ul Akhir 1437/2 Februari 2016 (MINA) – Sebagian harian nasional Sudan pada Senin (1/2) menyoroti konsistensi Presiden Omar Al-Bashir tidak akan membuka normalisasi hubungan diplomasi dengan Iran dan Israel.

Koresponden Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Khartoum melaporkan Senin (1/2), harian seperti Alwan, Akhir Akhbar, Asshohafah dan lainnya memberitakan, alasan Pemerintah Sudan kepada Iran lebih ditekankan kepada isu penyebaran aliran paham yang dianut mayoritas warga Iran, yaitu Syiah.

“Kami tidak paham akan aliran Syiah, akan tetapi kami dan masyarakat Sudan menganut Sunnah selama ini, oleh karena itu cukup bagi kami akan konflik yang terjadi pada 2014 lalu,” kata Al-Bashir saat berada di Addis Ababa, Ethiopia, Ahad lalu.

Sikap keras Pemerintah Khartoum terhadap paham Syiah sudah terjadi sejak September 2014 yang berujung dengan penutupan Pusat Kebudayaan Iran di seluruh negeri dan pengusiran atase kebudayaan Iran dan staf pusat mereka dari Sudan.

Langkah tegas itu diambil karena ada indikasi kuat Kantor Pusat Budaya Iran di Khartoum dan di sebagian wilayah di Sudan menyebarkan paham Syiah.

“Kami memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, dan mereka harus meninggalkan seluruh aktifitasnya di Khartoum, ketika kedutaan Arab Saudi yang berada di Teheran diserang oleh pengunjuk rasa,” kata Presiden merujuk pada serangan demonstran Iran terhadap Kedutaan Arab Saudi di Teheran pada 2 Januari lalu.

Sudan sendiri, membuka kedutaannya di Teheran pada 1974, ketika Sudan dipimpin oleh Presiden Jaafar Muhammad Al-Nemieri.

Setelah terjadi Revolusi Iran, kedutaan Sudan ditutup kembali pada 1979. Dibuka kembali pada masa pemerintahan Presiden Ahmed Al-Mirghani dan Perdana Menteri Sadiq Al-Mahdi pada 1989. Hingga akhirnya berujung pada penutupan dan penarikan Duta Besar Sudan di Iran dan pengusiran Duta Besar Iran di Khartoum pada awal 2016.

Adapun dengan Israel, dikarenakan rezim pendudukan itu selalu membuat kejahatan kemanusian dan penodaan terhadap bangsa Palestina, yang menurut Al-Bashir memang harus diadili di Mahkamah Internasional.

Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Negara Sudan Hassabu Mohammad Abdalrahman dalam pidatonya di acara dialog dengan seluruh elemen politik di Khartoum, Ahad malam. (L/K06/P001)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)