Menag Ajak Sukseskan GNSTA

Annisa Editor : Widi Kusnadi - 2 jam yang lalu

2 jam yang lalu

0 Views ㅤ

Jakarta, MINA – Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, mengajak seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama untuk menyukseskan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).

Ajakan ini disampaikan dalam acara pemusnahan arsip oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dan Katolik di Kantor Kementerian Agama, Jakarta baru-baru ini.

“Gerakan ini sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pengarsipan yang mampu mendukung program reformasi birokras dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel, dan transparan,” ujar Menag.

Ia mengimbau kepada seluruh pimpinan satuan kerja Dan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan ketertiban dalam bidang kearsipan dan siap melaksanakan enam tertib.

“Tertib yang pertama adalah tertib kebijakan kearsipan. Kedua, tertib organisasi kearsipan. Ketiga, tertib sumber daya kearsipan. Keempat, tertib sarana dan prasarana kearsipan. Kelima, tertib pengelolaan kearsipan. Keenam, tertib pendanaan pengarsipan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak 21.430 arsip yang sudah tidak terpakai dimusnahkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang GNSTA. Pemusnahan dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan kearsipan yang berlaku.

GNSTA merupakan gerakan nasional yang telah diterapkan di berbagai instansi pemerintah, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gerakan ini sejalan dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, yang bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja.

Pemusnahan arsip dilakukan untuk menjaga keamanan informasi arsip dan efisiensi kerja. Arsip yang dimusnahkan harus mendapatkan persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[]

Mi’raj News Agency (MINA)