Mendikbud: Birokrasi Harus Ubah Paradigma Jadi Melayani Masyarakat

Foto: MINA
Foto: MINA

Jakarta, 17 Rabi’ul AKhir 1437/27 Januari 2017 (MINA) –  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, harus ada perubahan paradigma dan perilaku dalam menjalankan birokrasi saat ini.

Selama ini, katanya Selasa, kehadiran birokrasi diharapkan hadir untuk melayani masyarakat, namun pada kenyataannya, justru birokrasi yang dilayani. Hal inilah yang harus diubah.

“Kita melayani masyarakat. Kita memiliki visi yang jelas dan tegas bahwa kita ingin membentuk insan dan ekosistem di area pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter yang dilandasi semangat gotong royong dan di dalamnya ada komponen pelibatan dan partisipasi publik,” tegas Mendikbud dalam Rakor Pengelola Keuangan di  Lingkungan Kemendikbud, Jakarta. Demikian laman laman Kemendikbud yang dikutip MI’raj Islamic News Agency (MINA).

Karena itu, lanjut Mendikbud, tantangan saat ini bagi pengelola keuangan birokrasi adalah bagaimana membuat penyesuaian dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat. Jangan sampai masyarakat yang mau membantu negara justru mengalami kesulitan karena tidak dilibatkan.

Ia mengatakan, pelibatan publik membutuhkan perubahan dan penyesuaian dari sisi Kemendikbud.

“Jika hari ini Kemendikbud sudah berhasil menjadi salah satu yang paling optimal di dalam mencapai target-target penggunaan anggaran, kita bisa menjadi kementerian pertama yang bermitra dengan masyarakat sipil dalam menjalankan program-programnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Tapi kita harus mengerjakannya dengan serius,” ujar Mendikbud.

Ia mengatakan, anggaran Kemendikbud di tahun 2016 akan ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan-kepentingan nonpendidikan dan nonkebudayaan. Karena itu fokus realisasi bukan hanya pada angka, tetapi juga pada kualitas penggunaannya.

Tahun lalu, realisasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah 93,39%. Hasil tersebut berada di atas rata-rata nasional, yaitu 81,4%. Dengan angka pesentase tersebut, di antara 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar, Kemendikbud hanya kalah dari Kepolisian Indonesia (Polri) yang berada di posisi puncak dalam hal realisasi anggaran.

Yang menarik, posisi ini berhasil diperoleh ketika Kemendikbud sedang melakukan reorganisasi. Karena itu, Mendikbud berharap dengan kondisi yang sudah stabil di tahun ini, angka realisasi bisa lebih tinggi. (T/P006/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)