Mendikbud: Rencana Pemindahan Ibukota Positif Bagi Pendidikan

Jakarta, MINA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menilai rencana pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke luar pulau Jawa sangat positif bagi pemerataan pendidikan.

Rencana tersebut disuarakan kembali oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang sebelumnya telah dicetuskan sejak era Presiden Ir. Soekarno.

Muhadjir menanggapi hal itu sangat baik untuk pemerataan pendidikan khususnya di daerah tertinggal, terluar dan terdepan.

“Ya positif lah, mungkin bisa dikaitkan dengan masalah pemerataan, kemudian juga menarik pusat kekuasaan itu di tengah wilayah Indonesia, saya kira sudah waktunya,” kata Muhadjir kepada wartawan di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Kamis (2/5).

“Tapi itu kan masih wacana, saya belum mengagendakan secara khusus, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan,” tambahnya.

Menurutnya, kondisi Ibu Kota di Jawa membuat ketimpangan bagi Indonesia di dunia pendidikan. Menurutnya kondisi Ibu Kota RI di pulau Jawa memperberat pemerataan pendidikan di Indonesia.

“Betapa beratnya kita untuk menangani wilayah terluar, tertinggal, terdepan (3T) dan luar Jawa itu karena memang pusat kekuasaannya berada di sini. Saya kira dampaknya akan sangat positif upaya kita untuk segera mempercepat pemerataan pendidikan,” jelasnya.

Berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet pada Senin (29/4), Presiden Jokowi memutuskan untuk memilih memindahkan ibu kota ke luar Jawa dan harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.

Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas dalam keterangan persnya, Selasa (30/4) mengatakan, pemindahan ibu kota tersebut diestimasikan membutuhkan biaya sebesar Rp. 466 triliun dengan lahan yang dibutuhkan mencapai 40.000 Ha dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipindahkan sebesar 195.550 orang. (L/R10/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)