Menghindari Polarisasi Menjelang Pesta Demokrasi, Oleh: Imaam Yakhsyallah Mansur

بســــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيم

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (الحجرات [٤٩]: ١٣)

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS Al-Hujurat [49]: 13)

Baca Juga: Amalan Sunnah pada Hari Jumat

Imam Jalaluddin As-Suyuthi (w. 911 H) dalam kitab tafsirnya “Ad-Durrul Mantsur fit Tafsir Bil-Ma’tsur” menyebutkan terdapat dua kisah sebab turunnya (asbabun nuzul) ayat ke-13 dari surah Al Hujurat di atas. Kisah pertama adalah pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam memasuki kota Makkah dalam peristiwa pembebasan kota Makkah (Fathu Makkah).

Ketika itu, sahabat Bilal bin Rabah naik ke atas Ka’bah dan mengumandangkan adzan. Hal itu membuat sebagian penduduk Makkah yang baru memeluk Islam terkaget-kaget. Di antara mereka ada yang berkata, “Budak hitam itukah yang adzan di atas Ka‘bah?” dengan nada meremehkan. Sementara yang lainnya berkata, “Jika Allah membencinya, tentu akan menggantinya”. Lalu turunlah ayat ke-13 surah Al-Hujurat di atas, bahwa warna kulit dan keturunan bukan menjadi ukuran kemuliaan seseorang, melainkan ketakwaanlah yang membedakannya.

Selain kisah di atas, terdapat kisah kedua yang disebutkan Imam As-Suyuthi. Diriwayatkan oleh Abu Daud, asbabun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan permintaan Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam kepada seorang dari Bani Bayadhah untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hind yang berprofesi sebagai seorang pembekam. Akan tetapi, mereka enggan melakukannya dengan alasan karena Abu Hind merupakan bekas budak mereka.

Kemudian turunlah ayat tersebut sebagai jawaban bahwa kedudukan dan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala diukur bukan dari silsilah nasab, garis keturunan atau pangkat dan kebangsawanan, melainkan karena ketakwaannya di sisi Allah Ta’ala.

Ayat di atas menjadi dalil untuk menghapus fanatisme jahiliyah dan diskriminasi sosial. Dalam khutbah Fathu Makkah, Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam bersabda: “Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah melenyapkan dari kalian keburukan masa jahiliyah dan tradisinya yang selalu membangga-banggakan nasab dan keturunan. Manusia (di sisi Allah Ta’ala) itu hanya ada dua macam; yakni mereka yang berbakti, bertakwa lagi mulia dan orang-orang yang durhaka, celaka lagi hina.” (HR. At-Tirmidzi)

Dalam hadits lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه مسلم)

“Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian.” (HR. Muslim)

Baca Juga: Tertib dan Terpimpin

Polarisasi Politik Potensi Perpecahan

Kata ‘polarisasi’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya pembagian atas dua bagian. Polarisasi politik adalah pembelahan dua kelompok dalam masyarakat yang memiliki pemahaman dan dukungan yang berbeda kepada calon pimpinan masing-masing.

Polarisasi politik terjadi karena adanya perbedaan pandangan dan keyakinan terhadap isu-isu politik tertentu, atau perbedaan preferensi terhadap calon pimpinan yang berlaga dalam sebuah gelaran pemilihan umum (pemilu) atau daerah (pilkada). Hal ini memunculkan potensi perpecahan dalam masyarakat.

Jika polarisasi politik dibiarkan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, maka dapat memperburuk kondisi sosial dan dapat mengarah kepada aksi-aksi intoleransi, kekerasan verbal maupun fisik, kerusuhan dan tindakan lainnya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum menyatakan, tujuan pemilu adalah untuk memilih dan menyeleksi para pemimpin di pemerintahan, baik eskekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai UUD 1945. Maka, sudah seharusnya pemilu dilaksanakan dengan jujur, adil, penuh kesejukan, kedamaian, dan kegembiraan sehingga potensi perpecahan, kerusuhan, bahkan pertumpahan darah akibat polarisasi bisa dihindarkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sinergi dan kerja sama semua pihak. Pemerintah harus memastikan pihak penyelenggara bersikap netral, profesional dan independen. Aparat keamanan (TNI dan Polri) menjaga dan mengawal agar sejak sebelum, ketika dan sesudah gelaran pesta demokrasi berlangsung aman dan tertib. Jika ada pihak yang melanggar, maka harus segera dilakukan tindakan, sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pula elemen masyarakat sipil, harus bisa menahan diri, menghindari segala potensi polarisasi dan terus memperkuat tali silaturahmi agar salah paham dapat dihindari. Kedepankan sikap husnudzan kepada pihak penyelenggara, aparat dan sesama warga masyarakat yang memiliki pandangan politik berbeda, dengan tetap waspada dan kritis terhadap segala hal yang mengarah pada kecurangan dan perpecahan.

Setiap individu hendaknya tidak menyebarkan berita bohong (hoaks) di masyarakat, terutama di media sosial. Ciri utama berita hoaks adalah yang membangkitkan emosi pembacanya untuk menjatuhkan lawan politik dengan mengupas aib dan kelemahan mereka.

Baca Juga: Ada Apa dengan Terpilihnya Trump?

Berdasarkan laporan dari We Are Social mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta pada Januari 2023. Itu berarti sekitar 77% dari penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Dengan besarnya jumlah itu, sangat memungkinkan bagi siapapun untuk memanfaatkannya sebagai ajang kampanye, baik dalam sisi positif maupun negatif.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Fatwa ini terbit dilatarbelakangi oleh kekhawatiran maraknya ujaran kebencian dan hoaks melalui media sosial yang bisa menimbulkan konflik dan memecah belah masyarakat.

Mewujudkan Pesta Demokrasi yang Damai, Bermartabat

Masyarakat yang sadar dan memahami pentingnya menjaga kondusifitas lingkungannya merupakan kunci utama dalam kesuksesan pesta demokrasi. Untuk itu, perlu edukasi massif, efektif dan berkelanjutan kepada mereka tentang bagaimana berdemokrasi secara elegan sehingga terwujud pesta demokrasi yang damai dan bermartabat.

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan 80,7 persen responden masih mempertimbangkan agama dalam memilih para calon pemimpin dan wakil rakyat. Hal itu karena agama menjadi urat nadi masyarakat Indonesia yang masih tetap menjunjung nilai-nilai keagamaan, termasuk dalam pertimbangan preferensi politik.

Maka, peran para pemuka agama dalam membimbing sangat dinanti masyarakat. Tausiyah keagamaan haruslah meneduhkan, bukan membuat kecemasan. Sarana ibadah harus menjadi tempat menerima wasiat ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan menjadi tempat mengolok-olok dan menjatuhkan lawan. Tokoh agama harus merangkul dan mengajak masyarakat ke arah persatuan, bukan menjadi sosok yang mengajarkan kebencian dan perpecahan.

Perbedaan pandangan politik dan pilihan pimpinan adalah keniscayaan. Oleh karenanya, tidak perlu memaksakan pendapat dan pilihan kepada orang lain. Saling menghargai dan menghormati merupakan cara yang bijak agar situasi dan keamanan di masyarakat tetap terpelihara. Sungguh tidak etis mengorbankan anugerah perbedaan hanya demi mendapatkan kekuasaan.

Bagi pihak yang menang, kemenangan merupakan amanat dari rakyat yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Bagi pihak yang kalah, mereka berkesempatan untuk berkoalisi, atau menjadi oposisi dan berkompetisi di pesta demokrasi selanjutnya.

Baik pihak yang menang maupun yang kalah, keduanya tetap punya kesempatan untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Pihak yang kalah dapat memberi nasihat kepada pemimpin yang sedang menjabat agar pembangunan dapat berjalan efektif efisien. Sementara bagi yang menang dan sedang menjabat, jangan enggan menerima nasihat dari pihak lain karena dengan hal itu, kelemahan dan kesalahan akan segera bisa diperbaiki.

Budaya saling menasihati merupakan salah satu unsur penting dalam keberlangsungan pembangunan sebuah bangsa. Nasihat juga menjadi bagian penting untuk mempererat hubungan persaudaraan, menumbuhkan rasa kebersamaan dan membantu saudaranya mengetahui letak kekurangan dan kesalahan.

Rasulullah Shallallahu alaihi Wasalam bersabda, yang artinya,”Agama itu adalah nasihat. Kami (para shahabat) bertanya: Untuk siapa (Ya Rasulullah) beliau menjawab; Bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya serta pemimpin-pemimpin ummat Islam dan juga bagi orang Islam umumnya.” (HR. Muslim)

Umar bin Khathab Radhiyallahu ‘anhu berkata, yang artinya: “Tidak ada kebaikan pada kaum yang tidak saling menasihati, dan tidak ada kebaikan pula pada kaum yang tidak mencintai nasihat.”

Sementara Imam Al-Fudhail bin ‘Iyadh Rahimahumullah berkata, yang artinya:”Seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya dan menasehatinya. Sedangkan orang fajir (pelaku dosa) biasa membuka aib dan menjelek-jelekkan saudaranya.”

Maka, mari berlomba melakukan yang terbaik untuk negeri. Semaksimal mungkin menghindari polarisasi. Menjelang pesta demokrasi, ciptakan suasana damai, sejuk dan saling menghargai. Semoga Indonesia yang kita cintai ini menjadi negeri penuh keberkahan dan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah, Rabbul Izzati. Aamiin.

والله أعلمُ ﺑﺎ ﻟﺼﻮﺍﺏ

(Asatu/MINA)

Baca Juga: Bela Masjid Al-Aqsa Sepanjang Masa

(A/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Cinta Dunia dan Takut Mati