Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

MENHAN ISRAEL DESAK PEMERINTAH KUASAI GAZA

Rana Setiawan - Ahad, 8 Juni 2014 - 05:17 WIB

Ahad, 8 Juni 2014 - 05:17 WIB

596 Views

Moshe_Yaalon
Menteri Pertahanan Rezim Israel Moshe Ya'alon. (Foto: English AlArabiya)
Menteri Pertahanan Rezim <a href=

Israel Moshe Ya'alon. (Foto: English AlArabiya)" width="300" height="183" /> Menteri Pertahanan Rezim Israel, Moshe Ya’alon. (Foto: English Al-Arabiya)

Tel Aviv, 9 Sya’ban 1435/7 Juni 2014 (MINA) – Menteri Pertahanan rezim Israel, Moshe Ya’alon, mendesak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk segera bertindak mengendalikan Jalur Gaza dan melucuti gerakan Hamas dan kelompok perlawanan bersenjata lainnya di wilayah pesisir Palestina itu.

Ya’alon menyatakan selama pertemuan dengan atase militer internasional baru-baru ini,  Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas tidak dapat mengendalikan Jalur Gaza dan bahwa Israel ingin segera melucuti gerakan Hamas, lapor International Middle East Media Center (IMEMC) yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Sabtu (7/6).

“Abbas tidak bisa mengontrol Gaza setelah penandatanganan perjanjian rekonsiliasi dengan Hamas, kita menuntut dia untuk melucuti [Hamas] itu,” kata pejabat Israel itu, “Jika ia gagal melakukannya, maka rekonsiliasi ini hanya tipuan, dimaksudkan untuk menipu opini publik.”

Ya’alon mengklaim bahwa ia ingin perdamaian dengan Palestina dan menuduh kepemimpinan Palestina tidak moderat karena menolak untuk mengakui Israel sebagai negara bagi orang-orang Yahudi.

Baca Juga: Israel Perpanjang Penutupan Media Al-Jazeera di Palestina

“Para pemimpin Palestina tidak tertarik dalam mengakhiri konflik,” ujar Ya’alon. “Tidak ada gunanya berurusan dengan mereka,” ujar dia lagi.

Dalam berita terkait, harian Israel Haaretz melaporkan bahwa Netanyahu akan mengadakan pertemuan dengan kabinetnya, pada Ahad (8/6), untuk membahas sanksi lebih terhadap Otoritas Palestina yang membentuk pemerintah persatuan nasional.

Menteri dari semua partai koalisi akan berpartisipasi dalam pertemuan itu, sementara Menteri Ekonomi Israel, Naftali Bennett, bermaksud untuk mengusulkan rencananya mengenai perluasan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Pada Rabu lalu, Bennett yang juga memimpin partai sayap kanan ‘Jewish Home’ mengirim surat kepada Netanyahu meminta pemerintah untuk mengadakan pertemuan membahas sanksi lebih terhadap Otoritas Palestina dan menyajikan “Rencana B”-nya yang dimaksudkan untuk memperluas permukiman Israel di Tepi Barat. (T/P02/P01).

Baca Juga: Australia, Selandia Baru, dan Kanada Desak Gencatan Senjata di Gaza

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda