Menhan Korea Selatan Mundur Usai Krisis Darurat Militer

Seoul, MINA – Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol telah menerima pengunduran diri Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun usai krisis darurat militer.

Kim disebut sebagai orang yang mengusulkan Presiden Yoon untuk mengumumkan darurat militer pada Selasa malam, sebuah langkah yang dengan cepat dihentikan setelah Parlemen Korea Selatan mendesak Yoon membatalkan keputusannya.

“Saya telah mengajukan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada Presiden dan bertanggung jawab atas semua kekacauan yang disebabkan oleh darurat militer,” kata Kim dalam keterangannya, Yonhap News Agency melaporkan, Kamis (5/12).

Kantor Presiden mengonfirmasi pencalonan Duta Besar negara itu untuk Arab Saudi, Choi Byung-hyuk, mantan Jenderal Angkatan Darat, sebagai menteri pertahanan yang baru.

Pencalonan Yoon terhadap menteri pertahanan baru adalah tindakan resmi pertamanya sejak mencabut pengumuman darurat militer pada Rabu dini hari. Pembatalan tersebut mengirim ratusan tentara Korea Selatan, yang sempat menyerbu kompleks Majelis Nasional di Seoul, kembali ke barak mereka.

Di tengah kemarahan publik atas upaya penerapan darurat militer dan kecaman terhadap Yoon oleh partai-partai oposisi, parlemen Korea Selatan mengajukan mosi pada Kamis pagi untuk memakzulkan presiden.

Polisi Korea Selatan juga mengumumkan pada Kamis mereka sedang menyelidiki Yoon atas tuduhan “pemberontakan”, kejahatan yang melampaui kekebalan presiden dan dapat dijatuhi hukuman mati setelah oposisi mengajukan pengaduan terhadapnya dan tokoh-tokoh penting lainnya yang terlibat.

Woo Jong-soo, Kepala Markas Besar Investigasi Nasional Badan Kepolisian Nasional, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa “kasus tersebut telah dilimpahkan,”.

Krisis di Korea Selatan terjadi saat perjanjian pertahanan bersama antara Korea Utara dan Rusia mulai berlaku.

Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif, yang ditandatangani pada bulan Juni antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mulai berlaku pada hari Rabu, kata media pemerintah Korea Utara pada hari Kamis.

Perjanjian tersebut mencakup pakta pertahanan bersama untuk bantuan militer segera jika Rusia atau Korea Utara menghadapi agresi bersenjata.

Partai Demokrat sebagai oposisi utama telah menyebut upaya darurat militer Yoon sebagai tindakan pengkhianatan, dan anggota parlemennya dapat memimpin pemungutan suara untuk pemakzulan paling cepat pada hari Jumat.

Namun, partai Yoon sendiri berjanji untuk menentang upaya untuk menyingkirkan Presiden, sehingga proses pemakzulan diragukan.

Pimpinan DPR dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mengatakan pada hari Kamis semua anggota parlemen akan “bersatu” untuk mengalahkan mosi yang dipimpin oposisi untuk memakzulkan Presiden.

“Seluruh 108 anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat akan tetap bersatu untuk menolak pemakzulan presiden,” kata Choo Kyung-ho dalam rapat partai yang disiarkan langsung. []

Mi’raj News Agency (MINA)