Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menkeu Israel ke Ramallah Desak Perundingan

Ali Farkhan Tsani - Selasa, 20 Februari 2018 - 17:28 WIB

Selasa, 20 Februari 2018 - 17:28 WIB

79 Views

Menkeu Israel Moshe Kahlon dan PM Palestina Rami Hamdallah dalam sebuah pertemuan di Ramallah, 30 Oktober 2017 (Twitter)

Menkeu Israel Moshe Kahlon dan PM Palestina Rami Hamdallah dalam sebuah pertemuan di Ramallah, 30 Oktober 2017 (Twitter)

Ramallah, MINA – Menteri Keuangan Israel Moshe Kahlon pada senin (19/2/2018) berkunjung ke Ramallah mendesak pemerintah Palestina untuk kembali ke meja perundingan damai di bawah pimpinan Amerika Serikat (AS).

Kahlon membuat pernyataan usai pertemuan dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah, Menteri Urusan Sipil Hussein Al-Sheikh dan Menteri Keuangan Shukri Bishara, menurut juru bicara Omri Haroosh.

“Amerika adalah satu-satunya mediator yang adil di wilayah ini. Saya menyeru Anda untuk kembali ke meja perundingan di bawah naungan mereka,” kata Kahlon, yang disampaikan Haroosh. MINA mengutip laporan Jerusalem Post.

Sejak Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan rencana relokasi Kedutaan Besar AS di Tel Aviv ke kota tersebut, Presiden Mahmoud Abbas mengatakan bahwa orang-orang Palestina tidak akan lagi bekerja dalam proses perdamaian yang didominasi AS.

Baca Juga: Tim Medis MER-C Banyak Tangani Korban Genosida di RS Al-Shifa Gaza

Abbas bahkan telah meminta sebuah proses perdamaian multilateral untuk menggantikan peran AS.

Dalam dua bulan terakhir, Abbas telah meminta beberapa negara untuk menengahi dan mendukung proses multilateral semacam itu.

Kahlon dalam kunjungannya juga membahas keamanan, perbankan, air dan listrik.

Kahlon dan Hamdallah pernah bertemu satu sama lain setidaknya tiga kali dalam satu tahun terakhir.

Baca Juga: Laba Perusahaan Senjata Israel Melonjak di Masa Perang Gaza dan Lebanon

Hamdallah dan rekan-rekannya di Palestina menyatakan “penolakan penuh mereka” terhadap keputusan Israel baru-baru ini untuk membangun permukiman, menurut situs berita resmi Wafa.

Pada tahun lalu, Israel telah menyetujui pembangunan ribuan unit permukiman di Tepi Barat.

Perdana Menteri dan pejabat Palestina lainnya juga meminta “pemerintah Israel melakukan tanggung jawab untuk membuka blokade di Jalur Gaza,” laporan tersebut menambahkan.

Israel sangat membatasi pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari Jalur Gaza. Pasukan Israel berpendapat bahwa pembatasan tersebut diterapkan untuk tujuan keamanan. (T/RS2//RI-1)

Baca Juga: Jumlah Syahid di Jalur Gaza Capai 44.056 Jiwa, 104.268 Luka

Mi’raj News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda