Menkeu: Pemerintah Seimbangkan Kesehatan dan Ekonomi

Jakarta, MINA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, di masa pandemi ini pemerintah harus dapat menyeimbangkan antara kesehatan dengan ekonomi untuk dapat menyejahterakan rakyat.

Hal itu disampaikan dalam Raker bersama DPR RI di Jakarta, Senin (5/10). “Keseimbangan antara kesehatan dengan menjaga ekonomi harus dilakukan untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Menurutnya, keseimbangan harus dilakukan karena upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat akan sangat bergantung pada penanganan pandemi COVID-19.

Keseimbangan dilakukan pemerintah dalam upaya memulihkan ekonomi yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat yang sangat bergantung pada penanganan pandemi COVID-19.

Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi 

“Masalah COVID-19 merupakan masalah kesehatan. Ini adalah masalah yang berhubungan dengan kepedulian kepada kita semua,” katanya pada Raker di gedung DPR yang dipantau MINA.

Kata dia, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemulihan ekonomi seperti potensi terjadinya second wave, ketersediaan vaksin, dan kegiatan vaksinasi sehingga penanganan di sektor kesehatan juga harus menjadi yang utama.

Mulyani juga mengungkapkan, sektor ekonomi sudah mulai terlihat adanya tren pembalikan pada kuartal III setelah pada kuartal-kuartal sebelumnya terjadi tekanan cukup dalam.

Mulyani juga memprediksi, pada kuartal III masih akan berada di zona negatif namun lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal II yang terkontraksi hingga 5,32 persen.

Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah

“Pertumbuhan kuartal I di 3 persen, kuartal II minus 5,3 persen, dan kuartal III kita prediksi mungkin masih akan negatif meskipun jauh lebih baik dari pada kuartal II,” tuturnya.

Sri Mulyani menjelaskan pemulihan baik di bidang ekonomi maupun kesehatan membutuhkan stimulus fiskal yang sangat besar hingga menyebabkan defisit APBN tahun ini diperkirakan sebesar 6,34 persen.

Stimulus fiskal tersebut juga dilakukan oleh berbagai negara termasuk Inggris, Spanyol, Perancis, dan Jerman yang mencapai 10 persen dari PDB sehingga membuat kontraksi ekonomi mencapai dua digit.

“Pada persoalan ini kita akan mengatakan bahwa seluruh dunia yang mengalami shock yang luar biasa kemudian mereka menggunakan fiskal sebagai countercyclical dan itu menyebabkan defisit yang cukup besar,” pungkas Mulyani. (T/B04/P2)

Baca Juga: Komite Perlindungan Jurnalis Kutuk Israel atas Tebunuhnya Tiga Wartawan di Lebanon

Mi’raj News Agency (MINA)