Menkeu: Pendidikan Sangat Berpengaruh pada Kemajuan Negara

Medan, MINA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, kemajuan suatu negara untuk mengejar ketertinggalan sangat tergantung pada tiga faktor yang yakni Pendidikan, Kualitas Institusi, dan Kesediaan Infrastruktur.

Hal tersebut dikatakan Menkeu saat menjadi Keynote Speaker pada Rakernas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 2018 yang bertajuk ‘Ristek Dikti di Era Revolusi Industri 4.0’ di di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Medan (17/1).

“Pertemuan ini sangat penting untuk membangun fondasi kemajuan bangsa Indonesia, karena di tangan Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi sumber daya manusia, riset, serta inovasi dikelola,” ujar Menkeu dalam keterangan pers yang diterima MINA.

Sri Mulyani juga mengatakan, Anggaran Pendidikan tahun 2018 adalah Rp444,13 Triliun, baik untuk alokasi pusat maupun alokasi daerah. Anggaran 20% dari total APBN tersebut merupakan suatu pemihakan yang nyata bagi pendidikan dan riset Indonesia.

Anggaran tersebut, katanya, dialokasikan bagi program-program prioritas pendidikan dan penelitian antara lain Program Indonesia Pintar, Bidik Misi, Bantuan Operasional Sekolah, Riset, dan program lainnya.

Terkait ‘disruptive technology’, tambah Sri Mulyani, dunia pendidikan menjadi garis depan di era digital. Perguruan tinggi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Perguruan tinggi harus mampu merespon kebutuhan masyarakat yang saat ini sudah banyak melakukan kegiatan pembelajaran secara online, sehingga perguruan tinggi tidak ditinggalkan atau harus tutup.

“Dunia cepat berubah, kita harus mampu cepat adaptif dengan tetap menjaga karakter Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam Rakernas juga akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran pada tahun 2017, serta outlook program dan anggaran tahun 2018.

Selain itu, Kemenristekdikti merupakan Kementerian yang mengelola aset cukup besar senilai 120.68 T, serta memiliki sekitar 159.083 pegawai (baik PNS dan Non PNS) tersebar dalam 148 satuan kerja, sehingga sangat penting mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Oleh karena itu, dalam Rakernas ini diharapkan ada rekomendasi untuk penuntasan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta pencapaian Target Reformasi Birokrasi 2018,” kata Sri Mulyani.

Rakernas diikuti 300 peserta pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Kemenristekdikti mulai dari Gubernur Sumatera Utara, Walikota Medan, pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenristekdikti, Ketua LPNK di bawah koordinasi Kemenristekdikti, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Koordinator Kopertis, Ketua Komisi VII, Ketua Komisi X, Ketua DPD RI, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Balitbang/Deputi Kementerian terkait, serta institusi terkait lainnya.

Acara ini juga dimeriahkan dengan pameran produk-produk hasil riset maupun inovasi dari perguruan tinggi dan industri. Pada acara ini juga diberikan Penghargaan kepada PTN/Kopertis dalam Kinerja, Program dan Anggaran Tahun 2017 serta Anugerah Humas PTN/Kopertis Tahun 2017. (R/R09/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)