Menko Polhukam: Pemerintah Putuskan Tak Pulangkan WNI Eks ISIS

Jakarta, MINA – Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat bergabung dengan Islamic States (ISIS). Mereka tersebar di sejumlah kamp-kamp pengungsian seperti di Suriah dan Turki.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tak ingin mengambil resiko dengan memulangkan mereka. Kata Mahfud di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2) sore

“Pemerintah akan tetap memberikan rasa aman pada masyarakat Indonesia. Karena kalau Foreign Terrorist Fighter (FTF) pulang, itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta jiwa merasa tidak aman sehingga pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia,” tegasnya.

Sementara untuk kepulangan anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. “Ya lihat aja apakah ada orang tuanya atau tidak, yatim piatu,” katanya.

Mahfud menyebut, dari data terbaru, terdapat 689 WNI eks ISIS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Suriah dan Turki. Sebelumnya disebutkan ada 660 WNI. Kendati demikian, pemerintah masih akan mendata jumlah sebenarnya WNI eks ISIS dan identitas secara lengkap.

“Pemerintah akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat teror, bergabung dengan ISIS,” katanya.

Sebelumnya pada Selasa (11/2) pagi, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi sempat menyambangi Gedung Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan yang diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj, Retno menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu ingin meminta saran terkait isu-isu keumatan di dunia internasional, termasuk menyangkut wacana pemulangan WNI eks ISIS itu.

“Kita kalau ditanya posisi kita sejauh ini adalah akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Karena apa yang kita terima banyak sekali simpang siur, jadi kita ingin verifikasi, itu saja yang dapat kita sampaikan,” kata Retno. (L/R2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)