Menlu Aljazair: Memberikan Status Pengamat Israel di Uni Afrika Kesalahan Ganda

Addis Ababa, MINA – Menteri Luar Negeri Aljazair Ramtane Lamamra mengecam keputusan Uni Afrika memberikan status pengamat kepada Israel, dan menilai keputusan itu sebagai “kesalahan ganda”.

“Bukan kami yang memprakarsai pemberian status pengamat kepada siapa pun,” kata Lamamra dalam wawancara dengan Radio France Internationale dan France 24 yang dilakukan di Addis Ababa, Sabtu (5/2), sebagaimana dilaporkan Middle East Monitor (MEMO).

Lamamra melakukan perjalanan ke ibukota Ethiopia untuk berpartisipasi dalam KTT Uni Afrika ke-35, yang digelar selama dua hari, Sabtu-Ahad (5-6/2).

“Ada kesalahan ganda dalam kasus ini. Kesalahan pertama adalah memberikan status pengamat kepada Israel tanpa melakukan konsultasi dengan negara-negara anggota Uni Afrika, termasuk Aljazair,” tegas Lamamra, seraya menambahkan keputusan itu “buruk dan tidak seharusnya diambil.”

Dia mencatat, jika konsultasi sebelumnya telah dilakukan, keputusan tidak akan diambil, tanpa keraguan.

Kesalahan kedua, menurut Lamamra, terjadinya perpecahan di antara negara-negara anggota Uni Afrika dalam masalah ini, dan ini dibiarkan tanpa upaya untuk memperbaikinya.

“Ini buruk bagi organisasi dan dapat membahayakan solidaritas yang harus ada di antara negara-negara anggota,” pungkasnya.

Selama dua hari KTT Uni Afrika, beberapa negara anggota Uni Afrika diperkirakan akan menuntut pencabutan status pengamat Israel di badan pan-Afrika itu.

Pada 22 Juni 2021 lalu Israel memperoleh status pengamat di Uni Afrika yang telah diperjuangkannya selama bertahun-tahun.

Pada 22 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan duta besarnya untuk Ethiopia, Admasu Al-Ali, telah menyerahkan surat kepercayaannya sebagai anggota pengamat kepada Uni Afrika.

Kemudian, media Arab melaporkan, tujuh negara Arab telah memberi tahu Uni Afrika tentang keberatan mereka untuk memberikan status pengamat Israel di organisasi kontinental, posisi yang didukung oleh Liga Negara-negara Arab.

Sebagian besar negara Afrika sekarang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi tidak selalu demikian. Setelah Perang Yom Kippur pada 1973, negara-negara Afrika, kecuali empat negara, memutuskan hubungan diplomatik mereka, yang secara bertahap memulihkan lagi setelah dua dekade.

Israel yang memelihara hubungan dengan 46 negara di Afrika kini memiliki status pengamat dalam Organisasi Persatuan Afrika (OAU) hingga transformasinya menjadi Uni Afrika pada 2002. Sedangkan ”wilayah Palestina” sendiri sudah menikmati status pengamat ini di Uni Afrika, di mana ia memiliki dukungan yang signifikan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina.

Sementara Aljazair sejak menjadi negara yang merdeka telah memperjuangkan ’hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri’ khususnya bagi rakyat Palestina. Dan Aljazair tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, yang disebutnya sebagai ’entitas Zionis.’

Sementara normalisasi hubungan diplomatik baru-baru ini antara Maroko dan Israel, adalah ”imbalan” atas pengakuan Amerika Serikat atas kedaulatan Maroko di Sahara Barat, namun mendapat kecaman Aljazair, yang menyebutnya sebagai ’manuver asing.’ (T/R1/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)