Menlu Bahrain Nyatakan Ikhwanul Muslimin “Teroris”

Menteri Luar Negeri Bahrain Khaled bin Ahmed Al Khalifa. (Foto: dok. Al Arabiya)

Kairo, 13 Syawwal 1438/7 Juli 2017 (MINA) – Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al-Khalifa menyatakan gerakan Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah kelompok “teroris”.

Bulan lalu Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan dengan Qatar lantaran menuduhnya mendukung Ikhwanul Muslimin di Mesir dan menyimpan “terorisme” di wilayah tersebut. Namun, pemerintah Qatar membantah keras tuduhan tersebut.

Para Menteri Luar Negeri dari empat negara tersebut berkumpul di Kairo pada hari Rabu (5/7/2017) setelah menerima tanggapan pemerintah Doha terhadap daftar 13 tuntutan mereka awal pekan ini.

Berbicara di konferensi pers setelah pertemuan tersebut, Menteri Khalid bin Ahmed mengatakan bahwa gerakan Ikhwanul Muslimin “menumpahkan darah” orang-orang Mesir dan telah “bersekongkol melawan negara kita.”

Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan

“Kami menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris dan siapapun yang menunjukkan simpati kepada mereka akan diadili atas dasar ini,” kata Khalid bin Ahmed. Demikian Al Jazeera memberitakan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Sebuah surat kabar Ikhwanul Muslimin yang berbasis di Bahrain menolak pernyataan itu mengenai kelompok tersebut.

“Bangsa-bangsa hanya peduli dengan segmen masyarakat yang menghasut dan menggambarkannya dengan cara yang tidak dapat diterima,” tulis mingguan al-Nabaa dalam sebuah makalah hari Kamis.

Setelah keputusan Arab Saudi untuk mengklasifikasikan kelompok tersebut sebagai “teroris”, Khalid bin Ahmed menyatakan bahwa cabang Ikhwanul Muslimin yang ada di Bahrain menikmati “status khusus”, tidak seperti rekan sejawatnya di Mesir dan negara Teluk lainnya. Menteri memuji peran Ikhwanul Muslimin yang ada di Bahrain dalam pelestarian perdamaian sipil.

Baca Juga: Militer Israel Akui Kekurangan Tentara dan Kewalahan Hadapi Gaza  

Anggota Ikhwanul Muslimin di Bahrain memegang berbagai posisi kekuasaan di parlemen, dinas keamanan, dan badan peradilan, membuat Bahrain banyak dikritik. (T/RI-1/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Netanyahu Akan Tetap Serang Lebanon Meski Ada Gencatan Senjata