Manama, MINA – Menteri Dalam Negeri Bahrain Rashid bin Abdullah Al Khalifa mengatakan, normalisasi dengan Israel akan melindungi kepentingan negaranya dan tetap mendukung Palestina.
Kesepakatan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel adalah dalam kerangka melindungi kepentingan yang lebih tinggi dari Kerajaan Bahrain, yang berarti melindungi entitas negara. Demikian Anadolu Agency melaporkan, Selasa (15/9).
Ia juga menyatakan, Kerajaan Bahrain, sejak awal konflik Palestina-Israel, telah mendukung perjuangan Palestina dan posisi ini masih jelas.
“Kesepakatan normalisasi ini tidak bertentangan dengan posisi Bahrain atas Inisiatif Perdamaian Arab dan keputusan Legitimasi Internasional,” katanya menegaskan.
Baca Juga: Palestina Hadapi Musim Dingin, Lazismu Kirimkan Pakaian Hangat
Al Khalifa mengatakan selanjutnya, kesesuaian langkah negaranya dengan Uni Emirat Arab tidak mengherankan, tetapi lebih menegaskan kedalaman hubungan historis yang erat antara kedua negara bpersaudara.
Pada Jumat, Bahrain menjalin Normalisasi Hubungan dengan Israel, keputusan itu datang satu bulan setelah UEA mengumumkan kesepakatan serupa pada 13 Agustus, dengan pengamat mengatakan Manama mengikuti jejak Abu Dhabi.
Bahrain menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel setelah Mesir pada 1979, Yordania 1994, dan UEA Agustus tahun ini.
Kesepakatan normalisasi telah menuai kecaman luas dari warga Palestina, yang mengatakan kesepakatan semacam itu tidak menguntungkan kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak mereka.
Baca Juga: Agresi Israel di Gaza Akibatkan Jutaan Ton Puing Terkontaminasi Zat Berbahaya
Sementara itu, Otoritas Palestina mengatakan, setiap kesepakatan dengan Israel harus didasarkan pada Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002, dengan menetapkan negara-negara Arab dapat menjalin Normalisasi Hubungan dengan Israel setelah Palestina merdeka. (T/Hju/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Pemerintah Palestina Kecam Veto AS, Serukan PBB Akhiri Genosida di Gaza