Menlu Malaysia Desak Dunia Jatuhkan Sanksi kepada Israel, Serukan Reformasi PBB

Widi Kusnadi Editor : Bahron Ans. - 19 detik yang lalu

19 detik yang lalu

0 Views

New York, MINA – Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan mendesak komunitas internasional untuk segera menjatuhkan sanksi terhadap Israel, menekankan bahwa tindakan tegas tidak bisa lagi ditunda di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan rezim Zionis di Palestina dan kawasan Timur Tengah.

“Kita harus bertindak sekarang,” tegas Mohamad dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80, di New York, Sabtu (27/9).

Ia mengecam keras kekerasan yang dilakukan Israel, menggambarkannya sebagai “metastasis brutalitas” yang terus menyebar dan dapat mengacaukan stabilitas dunia.

Mohamad juga menyoroti serangan udara Israel terhadap Doha awal September lalu, yang menurutnya bukan sekadar serangan terhadap beberapa perwakilan Hamas, tetapi juga sebuah penghinaan terhadap upaya mediasi gencatan senjata yang sedang berlangsung.

“Kekerasan Israel akan terus mengacaukan kawasan dan menghambat setiap langkah menuju perdamaian,” ujarnya.

Mohamad menegaskan, tragedi yang menimpa Palestina bukan hanya persoalan regional, tetapi ancaman global yang berdampak luas.

“Kejahatan ini mungkin dimulai di Palestina, tetapi jelas tidak akan berakhir di Palestina,” kata Mohamad.

Ia menawarkan tiga langkah nyata untuk mengakhiri konflik berkepanjangan tersebut dengan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pihak pendudukan, mendukung pembangunan negara Palestina yang berdaulat, dan elakukan reformasi menyeluruh terhadap PBB agar ketidakadilan serupa tidak terulang.

Dalam pidatonya, Mohamad menyoroti usia PBB yang telah mencapai 80 tahun, namun dinilai gagal menghentikan penderitaan rakyat Palestina.

“Apakah kita harus memberi ucapan selamat kepada PBB atas kegagalannya mengakhiri pendudukan Palestina? Atau karena membiarkan sebuah negara nakal merusak piagam dan harapan rakyat di Gaza?” tegasnya.

Ia menilai ketidakmampuan PBB dalam menghentikan kekerasan Israel di Gaza adalah kegagalan kolektif dunia.

Mohamad kemudian menyerukan tiga reformasi mendesak demi kelangsungan hidup PBB dan kredibilitasnya di mata dunia yaitu dengan membatasi bahkan menghapus hak veto di Dewan Keamanan, mengembalikan kewenangan utama kepada Majelis Umum PBB, dan mereformasi mekanisme pendanaan global agar lebih transparan dan adil, terutama bagi negara-negara di kawasan Selatan.

Seruan ini muncul setelah Amerika Serikat menggunakan hak veto pada awal September untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza.[]

Mi’raj News Agency (MINA)