Menlu-Menlu Mesir, Yordania dan Otoritas Palestina Desak Israel Bernegosiasi

Kairo, MINA – Para menteri luar negeri Mesir, Yordania dan Otoritas Palestina mendesak Israel untuk melanjutkan negosiasi serius guna mengakhiri kebuntuan dalam proses menuju perdamaian yang adil.

Demikian Pernyataan Kairo yang dikeluarkan pada akhir pertemuan konsultatif tripartit Menlu Mesir Mesir Sameh Shoukry, Menlu Yordania Ayman Safadi dan Menlu Palestina Riyad Al-Maliki, pada Sabtu (19/12). Quds Press melaporkan.

Mereka mendesak pendudukan Israel untuk duduk dan bernegosiasi guna mencapai penyelesaian akhir berdasarkan solusi dua negara untuk memastikan pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan bersebelahan di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, sehingga kedua negara hidup berdampingan dalam perdamaian, keamanan dan kemakmuran.

“Negosiasi adalah satu-satunya cara untuk membawa perdamaian,” imbuhnya.

Para menteri menyepakati langkah-langkah tindakan intensif untuk memobilisasi posisi internasional dalam menghadapi tindakan ilegal Israel, terutama pembangunan permukiman, pembongkaran rumah dan penyitaan tanah, dan peringatan bahaya itu sebagai praktik ilegal yang melanggar hukum internasional dan merusak solusi dua negara dan peluang untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif.

Mereka juga menegaskan bahwa Yerusalem adalah salah satu masalah status terakhir dan harus diselesaikan melalui negosiasi sesuai dengan hukum internasional dan keputusan legitimasi internasional, menekankan perlunya menghentikan semua pelanggaran Israel yang menargetkan identitas Arab, Islam dan Kristen Yerusalem dan kesuciannya.

Para menteri juga menekankan bahwa Masjid Al-Aqsa yang diberkati dengan seluruh area 144 hektar , adalah tempat ibadah murni bagi umat Islam.

Mereka juga saling bertukar pandangan tentang perkembangan dan masalah regional kawasan.

Mereka menyatakan kedalaman hubungan antara tiga negara persaudaraan dan keseriusan mereka untuk membicarakan berbagai bidang dan untuk terus mengkoordinasikan posisi terkait situasi regional untuk kepentingan Bersama.

“Kami membicarakan masalah Arab dan meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan, dan kami tekankan bahwa masalah Palestina adalah masalah utama Arab,” bunyi pernyataan.

Pernyataan menambahkan, para menteri membahas cara-cara untuk mendorong pihak-pihak terkait untuk terlibat dalam proses perdamaian, sesuai keputusan legitimasi internasional yang relevan, Resolusi terbaru 2.334 dan Inisiatif Perdamaian Arab. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)