MENLU MESIR: RESOLUSI INTERNASIONAL TENTANG AL-QUDS HARUS DILAKSANAKAN

Marrakesh-Maroko, 16 Rabi’ul Awwal 1435/18 Januari 2014 (MINA) – Menteri Luar Negeri Mesir, Nabil Fahmy menegaskan dukungan negaranya terhadap rakyat Palestina dan menyerukan resolusi-resolusi internasional yang berkaitan dengan kota Al-Quds (Yerusalem) harus dilaksanakan.

“Mesir akan meluangkan upaya apapun dalam menyediakan segala bentuk dukungan dan bantuan kepada saudara-saudara Palestina kami,” kata Fahmy saat berbicara pada pertemuan Komite Al-Quds ke-20 di Marrakesh, Maroko, Sabtu.

Fahmy menuntut pelaksanaan beberapa resolusi internasional yang berkaitan dengan kota Al-Quds, termasuk Resolusi 681 Dewan Keamanan PBB, yang menetapkan bahwa ketentuan keempat dari Konvensi Jenewa berlaku untuk kota Al-Quds.

Konvensi ini berkaitan dengan melindungi warga sipil selama periode konflik, lapor Daily News Egypt sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Israel merupakan negara yang paling banyak mengabaikan resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tanpa sanksi apapun. Jumlah resolusi yang diabaikan oleh Israel mencapai 69 buah.

Dia juga menyerukan untuk grup kontak kementerian agar mengunjungi “sejumlah negara berpengaruh” untuk mengekspresikan kebutuhan melindungi Al-Quds dan Masjid Al-Aqsha, situs paling suci ketiga bagi umat Islam.

Fahmy menuduh pemerintah penjajah Israel berusaha mengubah identitas kota Al-Quds di mana Masjid Al-Aqsha berada. Ia mengatakan saat ini sedang terjadi “serangan ganas” atas kota Al-Quds, pemerintah Israel sedang berusaha untuk mengisolasi kota secara budaya, ekonomi, dan keuangan, bahkan berusaha untuk mengubah sifat demografis kota melalui tindakan sewenang-wenang yang ditujukan untuk mengusir warga Palestina dari kota tersebut.

Dia menggambarkan pembatasan yang dilakukan penjajah Israel terhadap warga Palestina sebagai “cengkeraman pada kehidupan rakyat Palestina”.

Fahmy menyatakan dukungan Mesir untuk Palestina dalam negosiasi status akhir dengan Israel yang sedang berlangsung. Ia juga mengajak semua negara Arab dan Islam untuk mendukung perjuangan sah rakyat dan kepemimpinan Palestina terhadap penentuan nasib sendiri di seluruh tanah nasional Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Al-Quds Timur.

Komite Al-Quds didirikan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tahun 1975 yang bertujuan untuk melawan penyitaan tanah Palestina dan aset di kota Al-Quds serta mengkaji ulang setiap resolusi yang berkaitan dengan masalah Palestina dan mengamati bahwa segala resolusi itu dijalankan.

Pertemuan dua hari komite Al-Quds ke-20 dipimpin Raja Maroko Mohamed VI dan dihadiri oleh para menteri luar negeri dari negara-negara anggota komite bersama dengan Sekjen Organisasi Kerjasama Islam (OKI), perwakilan dari lima anggota tetap Dewan Keamanan dan para pejabat dari Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa,Vatikan serta Liga Arab. (T/P02/E1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)