Menlu Palestina Minta Liga Arab Tolak Kesepakatan Normalisasi UEA-Israel

Kairo, MINA – Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Riyad Maliki pada Rabu (9/9) meminta Liga Arab untuk menolak kesepakatan normalisasi Uni Emirat Arab-Israel.

“Jika tidak, pertemuan ini, kami akan dianggap sebagai berkah untuk langkah tersebut, atau kedok untuk itu, yang tidak akan diterima oleh negara Palestina,” kata Maliki, yang memimpin sidang ke-154 Dewan Liga Arab tingkat menteri luar negeri yang berlangsung secara virtual tersebut, demikian WAFA melaporkan.

Maliki menegaskan, Palestina tidak mengizinkan siapa pun untuk berbicara atas namanya, ia menolak pendapat bahwa beberapa pihak telah menormalisasi hubungan dengan Israel untuk kebaikan Palestina.

“Kami tahu bahwa alasan sebenarnya sangat berbeda. Kami menghentikan aneksasi dengan sikap berani kami dan posisi setiap warga Palestina yang menolak kebijakan ini,” ujarnya.

Ia berterima kasih kepada negara-negara Arab yang mendukung perjuangan Palestina dan mereka yang membela, melindungi, serta berkontribusi untuk memperkuat dengan segala cara, tanpa berbicara atas nama Palestina.

Ia juga menyatakan, keinginan Palestina untuk mempertahankan Konsensus Arab tidak boleh ditafsirkan sebagai kelemahan.

“Kami tidak merasa lemah untuk mempertahankan prinsip, konstanta, hak, dan tujuan kami,” kata Maliki.

Dia berterima kasih kepada negara-negara Arab yang menolak gagasan Menteri Luar Negeri AS untuk menormalisasi hubungan dengan negara pendudukan.

“Sidang biasa kami berlangsung dalam keadaan luar biasa, dan kami menghadapi tantangan besar ke depan, tantangan yang belum pernah kami alami sebelumnya,” ujarnya tentang Konperensi Liga Arab yang sedang berlangsung.

Ia selalu percaya bahwa masalah Palestina di atas segalanya adalah selalu menjadi titik pertemuan dan bukan titik perpecahan.

“Deklarasi tripartit Amerika-Israel-Emirat adalah gempa bumi, dan alih-alih menenangkan kami, kami mulai membela diri dan tujuan kami, dan situasi berubah sehingga kami berani berdiri menghadapi gempa bumi dan kami menentang pemerintah AS ketika itu melanggar hak kami,” imbuhnya.

Maliki mengatakan, Palestina menyerukan pertemuan darurat Dewan Liga Arab di tingkat menteri untuk membahas langkah Emirat karena masalah tersebut membutuhkan pertemuan darurat.

“Kami terkejut kali ini bahwa sebuah negara Arab keberatan dengan permintaan kami untuk mengadakan pertemuan darurat dan meminta untuk menggantinya dengan sidang biasa. Ketika kami menyetujui permintaannya, negara yang sama keberatan dengan permintaan kami untuk menambahkan masukan ke pertemuan tersebut. Sementara negara lain mengancam akan mengajukan rancangan resolusi alternatif,” kata Malki.

“Bagaimana kami menjelaskan langkah-langkah ini?,” tanya Malki.

“Siapa yang menentukan? Apakah mereka pemilik pengaruh dan uang atau apa? Apakah Negara Palestina bertindak terlalu jauh dalam permintaannya untuk mengadakan pertemuan darurat atau bahkan menambahkan masukan baru ke Dewan Liga Arab? Apakah itu melanggar garis merah yang telah ditarik, tetapi tanpa mengumumkannya? Kami perlu mengetahui garis merah baru ini untuk memutuskan apakah kami ingin menjadi bagian darinya atau tidak,” paparnya.

Maliki bertanya-tanya apakah Inisiatif Perdamaian Arab yang berbicara tentang normalisasi hubungan dengan Israel setelah ditarik dari semua wilayah Palestina yang diduduki masih di atas meja atau tidak.

“Kami bertanya di sini apakah keputusan kami mengenai itu (Inisiatif Perdamaian Arab) sudah ada atau tidak, dan apakah kami masih berkomitmen untuk itu saat itu datang dan diadopsi pada KTT Beirut pada 2002?,” kata Malki.

Menteri Maliki juga meminta agar tidak ada negara yang berbicara atas nama Palestina “karena Palestina tidak mengizinkan siapa pun untuk melakukannya,” katanya. (T/R6/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)