Menlu Prancis Serukan Pertemuan Darurat Kesepakatan Gencatan Senjata di Suriah

kurnia - Selasa, 1 Maret 2016 - 11:57 WIB

Selasa, 1 Maret 2016 - 11:57 WIB

419 Views ㅤ

Menteri Luar Negeri Jerman,Jean-Marc Ayrault (Foto: MEMO)

Paris, 22 Jumadil Awal 1437/1 Maret 2016 (MINA) – Pemerintah Prancis telah menyerukan Senin (29/2) pertemuan darurat untuk memantau pelanggaran kesepakatan gencatan senjata di Suriah setelah menerima laporan dari serangan yang menargetkan oposisi Suriah yang moderat.

“Kami telah menerima indikasi bahwa serangan, termasuk melalui udara, telah terus menghantam zona yang dikendalikan oleh oposisi moderat,” kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean Marc Ayrault di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikata Bangsa-Bangsa (HAM-PBB) di Jenewa.

“Semua ini perlu diverifikasi. Oleh karena itu Prancis telah menuntut bahwa satgas yang bertugas mengawasi penghentian permusuhan bertemu tanpa penundaan,” tambahnya. Demikian Middle East Monitor (MEMO) melaporkan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Selasa.

Utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura telah menjadi merencanakan pertemuan satgas, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Rusia, di kemudian hari.

Jerman juga telah menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran sementara gencatan senjata di Suriah dan mendesak semua pihak untuk menahan diri dari mengambil langkah-langkah yang mungkin membahayakan proses.

“Hari-hari pertama setelah gencatan senjata sementara di Suriah telah muncul beragam gambaran sejauh ini,” kata wakil juru bicara Kemenlu, Sawsan Chebli, Senin (29/2) di Berlin.

“Satu dapat mengatakan bahwa pertempuran telah berkurang secara signifikan,” katanya. “Namun juga kedua belah pihak telah saling menuduh pelanggaran, terutama di sekitar Aleppo”.

Chebli menegaskan dua atau tiga hari akan menentukan bagi proses gencatan senjata.

“Oleh karena itu kami menghimbau semua pihak untuk melakukan yang terbaik dan menahan diri dari apa pun yang mungkin menghambat proses ini,” tegasnya.

Pekan lalu, penghentian permusuhan kesepakatan disepakati oleh Washington dan Moskow. Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian upaya diplomatik mengakhiri konflik, yang akan segera memasuki tahun keenam.

Kelompok Daesh/ISIS dan al–Qaeda Suriah yang berafiliasi dengan Nusra bersama dan kelompok-kelompok lain yang dianggap ‘teroris’ oleh Dewan Keamanan DK PBB, tidak termasuk dalam perjanjian. (T/P002/P4)