Menlu RI Ajak Yordania Perkuat Perjuangan Diplomasi untuk Kemerdekaan Palestina

Foto: Kemlu RI

Amman, (MINA) – “Pernyataan unilateral Amerika Serikat mengenai status Yerusalem tidak akan mengubah komitmen kuat diplomasi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” demikian disampaikan Menlu RI kepada Menlu Yordania, Ayman Safadi, saat melakukan pertemuan bilateral di Kantor Kementerian Luar Negeri Yordania, di Amman (11/12).

Dalam pertemuan tersebut Menlu RI mengajak Yordania memperkuat perjuangan diplomasi, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk mencegah negara lain mengikuti jejak AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel atau memindahkan Kedutaan nya ke Jerusalem.

Menlu RI juga mengajak Yordania untuk mengambil langkah guna meyakinkan negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk melakukannya. Demikian keterangan pers Kemlu RI, yang diterima MINA.

Lebih lanjut, Menlu RI menegaskan dukungan terhadap Palestina juga harus ditunjukan tidak saja secara politis namun juga secara konkret dengan mengingkatkan bantuan kemanusiaan, ekonomi dan peningkatan kapasitas.

Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Yordania merupakan rangkaian perjuangan diplomasi Indonesia bagi Palestina.

Tujuan pertemuan bilateral, selain membahas persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina di Istanbul, 13 Desember 2017, juga melakukan koordinasi terkait langkah diplomasi dalam memperjuangkan status Yerusalem dan kemerdekaan Palestina. Hal ini penting dilakukan dengan Yordania mengingat, Raja Yordania adalah Pelayan Situs Suci di Yerusalem, yang memiliki peran pelindung terhadap situs suci Yerusalem; mewakili kepentingan situs suci Yerusalem di dunia internasional; mengatur badan Wakaf di Yerusalem.

Dalam pertemuan, Menlu RI menegaskan bahwa Presiden Jokowi mengecam keras langkah unilateral Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Langkah tersebut mempertaruhkan upaya proses perdamaian dan perdamaian itu sendiri.

Kepada Menlu Yordania, Menlu RI menyampaikan bahwa masyarakat internasional harus terus berpegang kepada keputusan ‘status quo’ yang telah ditetapkan PBB mengenai status Yerusalem saat ini.

“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan ketidakadilan yang dihadapi rakyat Palestina,” tutur Menlu Retno.

Terkait dengan persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina, Menlu RI menyampaikan bahwa Presiden Jokowi akan hadir pada pertemuan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya isu Palestina tidak saja bagi masyarakat Indonesia, namun juga komitmen Pemerintah untuk mendukung kemerdekaan Palestina. “Tidak akan ada perdamaian yang adil dan hakiki di Timur Tengah sebelum ada Kemerdekaan Palestina,” tegas Menlu Retno.

Menlu RI lebih lanjut menegaskan bahwa harapan masyarakat di negara-negara OKI sangat besar terhadap hasil KTT Luar Biasa OKI. Oleh karena itu, KTT OKI harus dapat membulatkan suara dan mempersatukan negara-negara OKI untuk membela Palestina.

Dalam kaitan ini, KTT OKI harus menghasilkan pesan yang kuat, optimal dan dapat diimplementasi terkait penolakan negara-negara OKI terhadap langkah Amerika Serikat. Selain itu, penting bagi OKI untuk menyepakati langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

“Negara-negara OKI harus dapat memanfaatkan moment ini tidak saja untuk membulatkan dukungannya terhadap penolakan kebijakan Amerika Serikat, akan tetapi yang lebih penting mendorong agar secepatnya dapat merealisasikan kemerdekaan Palestina,” tegas Menlu Retno.(R/R04/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)