Hanoi, MINA – Menteri Luar Negeri(Menlu) RI Retno Marsudi mendorong semua negara yang tergabung dalam ARF untuk memproyeksikan nilai budaya dan dialog serta penyelesaian konflik secara damai, termasuk permasalahan Laut Cina Selatan (LCS).
Hal tersebut Menlu sampaikan dalam pertemuan ASEAN Regional Forum (ARF) yang digelar secara virtual, Sabtu (12/9).
“Saya sampaikan bahwa selama lebih dari 5 dekade, nilai dan norma ini telah menavigasi kawasan Asia Tenggara hadapi berbagai tantangan yang tidak ringan dan menjadi panduan bagi kerja sama dengan mitra di Kawasan,” kata Retno dalam taklimat media daring Kementerian Luar Negeri RI.
Menlu juga menyampaikan, Indonesia ingin melihat Kawasan LCS damai dan stabil, dengan prinsip-prinsip internasional yang diakui secara internasional ditegakkan, termasuk UNCLOS 1982.
Baca Juga: Prof Asrorun Niam: Tujuan Fatwa untuk Kemaslahatan Hakiki
Secara khusus, Retno merujuk kepada hasil Joint Communique ASEAN Minister Meeting (AMM) ke-53 yang menegaskan beberapa hal yaitu, UNCLOS 1982 sebagai kerangka hukum internasional untuk semua aktivitas di perairan serta laut dan The Code of Conduct in the South China Sea harus konsisten dengan hukum internasional.
“UNCLOS 1982 adalah satu-satunya basis untuk penentuan maritime entitlements, kedaulatan dan hak berdaulat, juridiksi dan legitimite interest di perairan dan laut,” tegas Menlu.
ARF adalah forum dialog isu-isu politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik yang dibentuk untuk mendukung proses integrasi dan pembangunan Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN.
Peserta ARF berasal dari 26 negara dan 1 entitas Uni Eropa (total 27), terdiri dari 10 negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Viet Nam), 10 Mitra Wicara ASEAN (Amerika Serikat, Australia, Kanada, RRT, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia, Korea Selatan, dan Uni Eropa), dan 7 negara lain di kawasan (Bangladesh, Korea Utara, Mongolia, Pakistan, Papua Nugini, Sri Lanka, Timor Leste). (L/RE1/RI-1)
Baca Juga: KH Afifuddin Muhajir: Fatwa Dibutuhkan Sepanjang Zaman
Mi’raj News Agency (MINA)
MINA Arabic
MINA PH