Naypyidaw, 7 Rabi’ul Awwal 1438/7 Desember 2016 (MINA) – Masalah inklusivitas, di mana semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, menjadi kunci dari penyelesaian situasi di Rohingya.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi dalam pertemuannya dengan State Counsellor di Naypyidaw, Myanmar pada Selasa malam (6/12).
Menanggapi hal tersebut, State Counsellor Myanmar sependapat dengan Menlu RI atas pentingnya pembangunan yang inklusif. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Menlu Retno dan Aung San Suu Kyi membahas secara terbuka situasi dan perkembangan yang terjadi di Rohingya serta pentingnya keamanan dan stabilitas segera dicapai bagi upaya untuk meneruskan pembangunan yang inklusif di Rohingya.
Baca Juga: Tausiyah Kebangsaan, Prof Miftah Faridh: Al-Qur’an Hadits Kunci Hadapi Segala Fitnah Akhir Zaman
“Saya berharap pemerintah Myanmar tetap menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia semua masyarakat di Rakhine State, termasuk minoritas Muslim khususnya dalam upaya pemulihan stabilitas,” katanya.
Masyarakat Indonesia telah memberikan bantuan pembangunan dua sekolah di wilayah Rakhine. Pembangunan ini telah selesai dilakukan. Indonesia juga telah membantu pembangunan 6 sekolah di Rohingya.
Menlu RI juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk terus melanjutkan kerja sama dalam pembangunan sarana/prasarana pendidikan dan kesehatan di Rakhine State. Dalam kaitan ini, Menlu RI menyampaikan rencana Indonesia untuk membantu pembangunan rumah fasilitas kesehatan di atas lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di Rohingya.
Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan toleransi dan harmoni masyarakat di Rohingya, Indonesia dan Myanmar sepakat untuk meningkatkan kerjasama interfaith dialogue. Indonesia juga akan teruskan bantuan kapasitas kepada Myanmar dibidang good governance, demokrasi dan HAM.
Baca Juga: Pembukaan Silaknas ICMI, Prof Arif Satria: Kita Berfokus pada Ketahanan Pangan
Indonesia akan terus melakukan kontak secara intensif, baik dengan Pemerintah Myanmar, Komisi yang dipimpin oleh Koffi Anan serta pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap situasi Rakhine State.(L/P008/R01)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)