New York, MINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno L.P Marsudi dan Menlu Norwegia Borge Brende memimpin pertemuan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular mengenai perdamaian.
Pertemuan tersebut merupakan initiatif Indonesia dan Norwegia mengawali rangakain kegiatan Menlu RI di Sidang Majelis Umum PBB ke-72.
Indonesia dan Norwegia adalah fokal point untuk isu Pendanaan di bawah Komisi Bina Perdamaian PBB, selama ini sangat aktif dalam upaya mendukung pembangunan di negara berkembang pasca konflik, demikian keterangan pers Kemlu RI yang diterima MINA.
“Mencapai perdamaian itu sulit, memelihara perdamaian jauh lebih sulit,” Demikian tegas Menlu RI dalam sambutan pembukaan pertemuan Tingkat Menteri mengenai Bina Perdamaian (peacebuilding), di Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York, Senin (18/09).
Baca Juga: Joe Biden Marah, AS Tolak Surat Penangkapan Netanyahu
Lebih lanjut, Menlu RI menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini dalam upaya mendukung pembangunan di negara negara pasca konflik adalah memastikan adanya pendanaan yang cepat dan memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kerja sama global yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pendaan guna mendukung pembangunan negara-negara pasca konflik.
“Guna memastikan pendanaan yang memadai, kita semua harus berkontribusi, negara maju harus memehuni komitmennya dan kita juga harus dapat menarik sektor swasta untuk membantu pendanaan dan pembangunan di negara negara pasca konflik,” ujar Menlu Retno.
Dengan mengangkat tema Peran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular untuk Meningkatkan Kapasitas dalam Mendukung pembangunan pasca Perdamaian, Indonesia telah memberi contoh sumber pendanaan inovatif dalam bantuan kepada negara-negara pasca-konflik. “Indonesia senantiasa siap untuk memberikan bantuan melalui kerja sama selatan-selatan dan triagular, khususnya untuk program-program unggulan yang selama ini telah berhasil mendukung pembangunan di negara-negara pasca konflik” tutup Menlu Retno.
Selama tahun 2016, Indonesia telah memberikan bantuan pembangunan kapasitas kepada lebih dari 40 orang dari sejumlah negara. Sedangkan dalam kerangka kerja sama Triangular, Indonesia telah melaksanakan program pembangunan kapasitas kepada lebih dari 30 negara sejak tahun 2011.
Baca Juga: DK PBB Berikan Suara untuk Rancangan Resolusi Gencatan Genjata Gaza
Tidak berhenti sampai di situ, Pemerintah RI, pada tahun 2018, telah merencanakan sejumlah program bantuan kepada lebih dari 20 negara dan penguatan kemitraan dengan Afrika melalui Forum Indonesia – Afrika pada bulan April 2018.
Pertemuan dihadiri oleh negara-negara anggota Komisi Bina Perdamaian PBB, wakil dari Sekjen PBB, dan negara-negara pasca konflik. Pertemuan tersebut berhasil mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dari negara-negara pasca konflik, serta bantuan yang siap diberikan oleh negara-negara donor.(R/R04/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Kepada Sekjen PBB, Prabowo Sampaikan Komitmen Transisi Energi Terbarukan