Menlu RI Minta Dewan HAM PBB Tangani Pelanggaran Israel terhadap Palestina

Jenewa, MINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi meminta Dewan HAM PBB menangani pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina dengan melakukan berbagai upaya.

“Saya sampaikan tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, perlunya memperkuat ekosistem HAM. Ini menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama,” kata Retno dalam High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB yang ke-55 di Jenewa, Swiss, Senin (26/2).

Di ASEAN, kata Retno, Indonesia mendorong penguatan ekosistem HAM melalui Leaders’ Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue.

Sedangkan di Afghanistan, Indonesia mendorong pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan.

“Dan saya juga tekankan pentingnya pendanaan yang memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights dan mekanisme-mekanisme penting lainnya seperti Komisi Penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina, serta dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis & pembangunan kapasitas kepada negara anggota,” ujar Menlu RI dalam konferensi pers video seusai pertemuan, Selasa (27/2).

Hal yang kedua yang disampaikan Menlu Retno di dalam pertemuan Dewan HAM yaitu pentingnya mengintensifkan upaya mengatasi krisis kemanusiaan.

Krisis pengungsi yang dipicu oleh perang dan konflik, memerlukan kerja sama dan solidaritas global untuk mengatasinya, termasuk pemenuhan kewajiban dalam Konvensi Pengungsi.

“Saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA, sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir,” tegasnya.

Ketiga, pelindungan dan pemajuan HAM harus dilakukan secara setara. Hak pembangunan setiap negara harus dihormati, guna menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mencapai SDGs.

“Kolaborasi juga perlu diarahkan untuk menjamin hak masyarakat rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan juga migran,” kata Retno. (L/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)