Menlu RI Pimpin Agenda Pertama Presidensi Indonesia di DK PBB

(Foto: Kemlu)

Jakarta, MINA – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi memimpin pertemuan Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB soal mengatasi masalah keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir, Kamis (6/8).

Pertemuan secara virtual ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan utama Presidensi Indonesia di DK PBB pada bulan Agustus 2020, yang mengusung tema “Memajukan Perdamaian,” demikian keterangan tertulis Kemlu.

Menlu Retno menekankan keterkaitan kedua kejahatan akan membawa dampak yang sangat merusak pada tingkat global dan semakin meningkatkan tantangan keamanan di masa pandemi COVID-19.

Dia menggarisbawahi tiga poin penting. Pertama, penyesuaian kebijakan diperlukan untuk atasi keterkaitan terorisme dan kejahatan terorganisir. Kedua, penguatan kerangka hukum dan institusi. Ketiga, penguatan kerja sama antar negara di kawasan.

“Kita harus meningkatkan upaya untuk mengatasi keterkaitan terorisme-kejahatan terorganisir… dengan menyesuaikan kebijakan kita, memperkuat infrastruktur kelembagaan dan hukum serta mensinergikan upaya antar mekanisme kawasan,” tegas Menlu Retno.

Pertemuan menghadirkan Deputi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB untuk isu penanggulangan terorisme serta Direktur Eksekutif Kantor PBB untuk urusan obat-obatan dan kejahatan termasuk korupsi (UNODC) dan membahas laporan pertama Sekjen PBB tentang keterkaitan terorisme dan kejahatan terorganisir.

Indonesia untuk kedua kalinya menjadi Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB pada masa keanggotaan periode 2019-2020, setelah sebelumnya posisi tersebut dipegang di bulan Mei 2019. Di awal Presidensi Indonesia ini, DK PBB mengesahkan Program Kerja secara konsensus, pada 3 Agustus 2020 di New York.

Selama Presidensi Indonesia, akan diselenggarakan lebih dari 15 pertemuan resmi DK PBB yang telah terjadwal, antara lain mengenai Palestina, Suriah, Lebanon, Yaman, Irak, Guinea Bissau, Somalia, DPRK, dan pertemuan tematis yang merupakan prioritas Indonesia.

Di samping itu, dijadwalkan juga setidaknya 13 pertemuan badan subsider DK dan pertemuan informal lainnya.(L/R1/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)