Menlu RI: Politisasi Terhadap Vaksin COVID-19 Harus Dihindari

Jakarta, MINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi kembali menyampaikan pentingnya menghindari politisasi terkait kolaborasi pengembangan vaksin COVID-19.

“Politisasi terhadap vaksin harus dihindari agar semua negara dapat memperoleh kesetaraan akses terhadap vaksin,” tegas Retno saat mengikuti pertemuan Ministerial Coordination Group on COVID-19 (MCGC), yang berlangsung secara virtual, Selasa (9/6). Diikuti Indonesia, Singapura, Filipina, Republik Korea, Australia, Kanada, Peru, dan Maroko

Untuk itulah, katanya, perlu menciptakan mekanisme yang adil berdasarkan kajian ilmiah dalam rangka penyaluran vaksin (apabila vaksin sudah ditemukan), terutama perhatian bagi negara-negara tertentu untuk dapat memperoleh kesetaraan akses terhadap vaksin.

Demikian juga pertimbangan terhadap resiko penyebaran kembali virus, jika terdapat negara yang tidak memiliki jangkauan untuk vaksin.

Selain itu, memastikan transfer of knowledge dari para produser vaksin kepada negara-negara untuk kelancaran peningkatan kapasitas produksi, termasuk penyesuaian aturan terdapat pada TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) dan kebijakan hak paten terhadap tanggung jawab sosial.

“Diperlukan fleksibilitas dalam aturan kekayaan intelektual, termasuk pengaturan dalam TRIPs, untuk mendorong pengembangan vaksin yang terjangkau. Kebijakan hak paten harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial, khususnya dalam situasi pandemi”, tegas Retno.

MCGC merupakan pertemuan tingkat Menteri yang dilaksanakan berkala dalam rangka kerja sama internasional dalam penanganan pandemi COVID-19.

MCGC diharapkan dapat memperkuat kerjasama inklusif, kepercayaan antar negara, dan semangat multilateralisme dalam menghadapi tantangan bersama pandemi COVID-19. (R/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)