Menlu Saudi-Mesir Diskusikan Perundingan Israel-Palestina

World Bulletin

Kairo, MINA – mesir-sameh-shoukry/">Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry pada Jumat (1/12) berdiskusi dengan rekan sejawatnya dari Arab Saudi, Adel al-Jubeir, terkait upaya menghidupkan kembali perundingan Palestina-Israel.

Hal itu diungkapkan Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan seperti dilansir World Bulletin, Sabtu (2/12).

Perkembangan ini terjadi saat pertemuan mereka di sela-sela edisi ketiga Forum Dialog Mediterania, yang diselenggarakan di ibu kota Italia, Roma, sejak Kamis dan ditutup pada Sabtu (2/12).

Kemenlu Mesir mengatakan, pertemuan tersebut menangani perkembangan terakhir di kawasan ini, terutama situasi di Suriah, Lebanon, Yaman, dan Libya serta perkembangan berkas Bendungan Renaissance di Ethiopia dan krisis Teluk.

Baca Juga: KBRI Damaskus Evakuasi 37 WNI dari Suriah

Kedua menteri juga membahas “upaya untuk menghidupkan kembali perundingan dan tindakan Palestina-Israel untuk mencapai rekonsiliasi nasional Palestina agar pemerintah nasional dapat melaksanakan tugasnya di Jalur Gaza,” kata kementerian tersebut tanpa mengungkapkan rincian lebih lanjut.

Pada 12 Oktobe, dua gerakan politik utama Palestina, Hamas dan Fatah, menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi penting di Kairo yang bertujuan untuk menyelesaikan satu dekade perpecahan politik yang getir.

Kesepakatan tersebut juga dilaporkan meminta pemerintah persatuan Palestina pimpinan Fatah untuk menguasai Jalur Gaza pada 1 Desember.

Kedua kelompok sejauh ini telah menunjukkan bahwa mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kesepakatan tersebut.

Baca Juga: Jejak Masjid Umayyah di Damaskus Tempat al-Jawlani Sampaikan Pidato Kemenangan

Tepi Barat dan Jalur Gaza telah terbagi secara politik dan administratif sejak 2007, ketika Hamas merebut kendali wilayah itu dari Fatah setelah beberapa hari pertempuran jalanan.

Negosiasi Israel-Palestina telah terhenti sejak April 2014, karena penolakan Israel untuk mengakhiri permukiman, pembebasan tahanan tua, dan penolakan terhadap solusi dua negara dengan sebuah negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Alquds (Yerusalem Timur) sebagai ibu kotanya. (T/R11/RS1)

Miraj News Agency (MINA)

Baca Juga: Pemerintahan Transisi Suriah Dipercayakan kepada Mohamed Al-Bashir