Menlu Turki: Kurdistan Tidak Terlambat untuk Melakukan Perbaikan

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu (Foto: Anadolu)

Ankara, MINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Mevlut Cavusoglu mengungkapkan keyakinannya untuk kembali ke hubungan normal dengan Pemerintah Daerah Kurdi Irak utara (Kurdistan) jika mengakui kesalahannya, mengadakan referendum kemerdekaan yang tidak sah.

“Ini bukan referendum yang demokratis dan tidak resmi,” kata Cavusoglu kepada Anadolu pada Selasa (3/10) yang dikutip MINA. “Ini ilegal menurut konstitusi Irak,” ujarnya pula.

Menurutnya, belum terlambat bagi pemerintahan Presiden Masoud Barzani dan dapat mengambil langkah perbaikan.

“Jika Kurdistan memperbaiki kesalahannya, maka kita dapat melanjutkan hubungan kita seperti yang kita lakukan sebelum referendum berlangsung,” Cavusoglu.

Pemerintah daerah Kurdistan, yang dipimpin oleh Presiden Masoud Barzani, telah menikmati hubungan dekat dengan Ankara dan telah menggunakan jaringan pipa yang membentang dari Irak utara ke pelabuhan Mediterania Turki di Ceyhan untuk mengekspor minyak, merupakan andalan ekonomi Kurdistan.

Namun, adanya referendum kemerdekaan pada 25 September – yang berada di wilayah yang dikuasai Kurdistan di Irak utara, termasuk yang dipersengketakan dengan Baghdad – telah mengancam hubungan tersebut.

Menurut hasil jajak pendapat yang diumumkan oleh Kurdistan, hampir 93 persen pemilih terdaftar memberikan suara dukungan untuk kemerdekaan.

Referendum tersebut mendapat penentangan keras dari sebagian besar pemimpin regional dan internasional, dan banyak di antaranya telah memperingatkan, bahwa jajak pendapat tersebut hanya akan mengalihkan perhatian dari perang melawan terorisme di Irak dan selanjutnya mengguncang daerah yang sudah tidak kondusif tersebut. (T/B05/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)