Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

MENSOS: PSKS, KIP DAN KIS SUMBER DANANYA BERASAL DARI APBN-P 2015

IT MINA - Senin, 6 April 2015 - 21:08 WIB

Senin, 6 April 2015 - 21:08 WIB

1026 Views

Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa di Hotel Golden Boutique, Jakarta Pusat, Senin sore. (Foto: Chamid/MINA)
Menteri Sosial Republik Indonesia <a href=

Khofifah Indar Parawansa di Hotel Golden Boutique, Jakarta Pusat, Senin sore. (Foto: Chamid/MINA)" width="300" height="213" /> Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa di Hotel Golden Boutique, Jakarta Pusat, Senin sore. (Foto: Chamid/MINA)

Jakarta, 17 Jumadil Akhir 1435/6 April 2015 (MINA) – Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sumber dana untuk pembiayaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) termasuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan  Kartu Indonesia Pintar (KIP) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015.

“PSKS ini ada kaitan dengan KIP dan KIS dan anggarannya berasal dari angaran APBNP bukan APBN, jadi setelah APBNP cair maka pencarian secara nasional di Ibukota Provinsi dapat dicairkan muali 1 April 2015,” kata Mensos kepada wartawan di Hotel Golden Boutique, Jakarta Pusat, Senin sore.

Khofifah mengatakan, pihaknya sudah melakukakan koordinasi dengan kepala dinas sosial di seluruh Indonesia, bahwa saat peluncuran nanti akan dibagikan juga Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“KIP di Kemendikbud dan Kemenag, sementara KIS di Kemenkes dan penyelanggaranya BPJS,” ujar Khofifah.

Baca Juga: MUI Tekankan Operasi Kelamin Tidak Mengubah Status Gender dalam Agama

Ia meminta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempersiapkan pendataan terkait dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada April akhir ini.

Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) merupakan salah satu langkah Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam upaya untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Untuk wilayah yang lokasinya jauh, seperti Papua, nanti akan dikerjakan oleh PT Pos. Mereka juga bisa membuka posko di kantor desa atau sub desa, sehingga biaya transportasi bisa lebih murah,” kata Mensos. (L/P010/P002/R05)

 

Baca Juga: Prof. El-Awaisi Serukan Akademisi Indonesia Susun Strategi Pembebasan Masjidil Aqsa

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda

Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia