Menteri Israel Dorong Persetujuan Ribuan Unit Permukiman Ilegal Baru di Tepi Barat

Nur Hadis - Ahad, 4 Februari 2024 - 06:28 WIB

Ahad, 4 Februari 2024 - 06:28 WIB

14 Views

Tepi Barat, MINA – Media Israel mengungkapkan bahwa anggota Direktorat Permukiman yang dibentuk oleh Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich saat ini menyerukan pertemuan Komite Perencanaan Tertinggi Administrasi Sipil, yang terkait dengan tentara Israel. Isu utama dalam agendanya adalah menyetujui pembangunan 7.000 unit permukiman ilegal baru di permukiman Tepi Barat. Demikian dikutip dari Memo, Sabtu, (3/2).

Ynet Israel melaporkan bahwa penetapan tanggal pertemuan komite memerlukan persetujuan tingkat politik di Israel, dan hal ini belum terjadi. Namun, perencanaan sudah dimulai mengenai persetujuan yang akan diberikan.

Menurut perkiraan, persetujuan 7.000 unit pemukiman ilegal baru di pemukiman akan dipercepat pada tahap ini, termasuk lebih dari 2.000 unit pemukiman ilegal yang dijamin persetujuannya.

Situs web tersebut mencatat bahwa pembangunan pemukiman sedang dipromosikan dengan latar belakang rencana besar AS, yang juga membahas masalah Palestina, dan banyak hal lainnya.

Ynet mengungkapkan, komposisi pemerintahan pendudukan Israel berubah setelah perang, dan para menteri dari partai State Camp bergabung dengan pemerintah, sehingga tidak jelas bagaimana pemerintah akan menanggapi rencana tersebut, mengingat perang yang sedang berlangsung di Gaza. Sementara itu, ribuan pemukim ilegal di wilayah utara dan selatan belum kembali ke rumah mereka.

Situs web tersebut menyatakan bahwa mereka yang menentukan ruang lingkup dan lokasi pembangunan adalah anggota pemerintahan yang dibentuk oleh Smotrich bekerja sama dengan para kepala pemukiman di Tepi Barat dan pejabat keamanan setelah perang.

Gerakan anti-permukiman ilegal Israel berhaluan kiri, Peace Now, memperkirakan lebih dari 700.000 pemukim tinggal di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki.

Sejak pembentukan pemerintahan pendudukan Israel tahun lalu oleh Benyamin Netanyahu, yang merupakan koalisi yang terdiri dari partai-partai sayap kanan ekstremis, aktivitas pemukiman ilegal di wilayah pendudukan Palestina telah meningkat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap permukiman Israel ilegal dan sia-sia menyerukan penghentian permukiman tersebut, seraya memperingatkan bahwa hal tersebut akan melemahkan peluang penyelesaian konflik Palestina-Israel sesuai dengan prinsip solusi dua negara. (T/B03/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)