Menteri Kehakiman Lebanon Mundur Karena Pemerintah Dikontrol Hizbullah

Lebanon Ashraf Rifi. (Foto: Marwan Tahta)" width="600" height="383" /> Menteri Kehakiman Lebanon Ashraf Rifi. (Foto: Marwan Tahta)

Beirut, 14 Jumadil Awwal 1437/22 Februari 2016 (MINA) – Dalam panggilan telepon dengan Kepala Parlemen Mustaqbal blok Fouad Siniora, Menteri Kehakiman Ashraf Rifi menegaskan pengunduran dirinya dari kabinet didorong oleh ketidakmampuannya dalam pemerintahan yang “diatur oleh kehendak Hizbullah”.

“Saya tidak bisa mentolerir ini lagi. Hubungan kita dengan Arab Saudi terancam sekarang setelah kita menentang konsensus Arab,” kata Rifi kepada harian Safir.

Rifi mengaku tidak sanggup lagi dimanfaatkan oleh Hizbullah.

“Kami telah berubah menjadi pemerintah Hizbullah,” katanya. Demikian Nahar Net memberitakan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Sementara Siniora mengatakan, Rifi harus berkoordinasi dengan Kamp 14 Maret terkait keputusannya mengundurkan diri.

“Saya telah mendesak semua orang untuk mengundurkan diri dan saya berharap bahwa menteri dari Mustaqbal dan 14 Maret melakukannya. Mari kita meninggalkan pemerintah di saat berdiri, bukannya ketika jatuh dalam file sampah,” kata Rifi, menunjuk bahwa kabinet telah gagal selama empat sesi untuk membahas rujukan dari dokumen Samaha ke Dewan Yudisial sesuai permintaannya.

Menteri Kehakiman menekankan bahwa keputusan kabinet telah dikontrol oleh Hizbullah.

“Kami sedang digunakan oleh Hizbullah. Saya tidak menerima keberadaan saya di kabinet yang berfungsi mendukung Hizbullah untuk dimanfaatkan,” tegasnya.

Rifi mengajukan pengunduran dirinya pada Ahad setelah pembebasan Michel Samaha dari penjara pada Januari, setelah tertangkap basah pada 2012 ketika menyelundupkan bahan peledak dari Suriah ke Lebanon untuk melakukan serangan di negara itu.

Pembebasan Samaha pada awal 2016 memicu kehebohan di negara itu. Rifi bersumpah untuk merujuk kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional setelah permintaannya ke Dewan Yudisial diabaikan.

Arab Saudi mengatakan pada Jumat pekan lalu, mereka telah menghentikan aliran dana 4 miliar dolar AS untuk program perlengkapan militer ke Libanon, sebagai protes terhadap kebijakan Hizbullah dan sikap diplomatik Kementerian Luar Negeri Lebanon.

Langkah ini membawa kecaman luas dari Aliansi 14 Maret melawan Hizbullah dan Gerakan Patriotik Merdeka yang pemimpinnya adalah Menteri Luar Negeri Jebran Bassil. (T/P001/R02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)