MENTERI TANAH DAN PERUMAHAN TANZANIA DIPECAT KARENA KORUPSI

Menteri Tanah dan Perumahan Tanzania Anna Tibaijuk (Foto: Press TV)
Menteri Tanah dan Perumahan Tanzania Anna Tibaijuk (Foto: Press TV)

Afrika Timur, 2 Rabi’ul Awwal 1436/24 Desember 2014 (MINA)– Presiden Tanzania memberhentikan Menteri Tanah dan Perumahan Negara Afrika Utara, Anna Tibaijuka karena melakukan korupsi sebanyak satu juta dolar AS di sektor energi.

“Apa yang telah dilakukan menteri bertentangan dengan etika PNS. Bagaimana seseorang dapat menyimpan semua uang dari pengusaha, dalam rekening pribadinya,” kata Presiden Jakaya Kikwete dalam sebuah pernyataan yang dirilis Selasa (23/12),  seperti dilaporkan Press TV yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Rabu.

Jakaya Kikwete mengatakan, dia telah meminta untuk segera mencari orang lain guna mengisi posisi menteri tersebut.

Tibaijuka dikabarkan telah menerima 1,6 miliar shilling (sekitar  1 juta dolar AS) dari salah satu pemilik Independent Power Tanzania Limited (IPTL). Tapi dia menyatakan bahwa uang 1  juta dolar AS itu untuk sumbangan sekolah di mana dia menjabat sebagai penggalang dana utama.

Tibaijuka adalah pejabat tinggi pemerintah kedua yang dipecat sehubungan dengan skandal energi yang mengakibatkan kerugian bank sentral negara itu lebih dari 120 juta dolar AS.

Hari Rabu (17/12), Jaksa Agung Frederick Werema mengundurkan diri setelah anggota parlemen menuduhnya sebagai otorisasi pembayaran penipuan ke rekening bank di luar negeri dengan kedok kontrak energi.

Werema menolak tuiduhan tersebut, namun ia mengundurkan diri karena hal tersebut menimbulkan kontroversi dan mengganggu suasana politik.

Presiden Kikwete juga mengatakan, keputusan tentang nasib Menteri Energi Sospeter Muhongo akan diambil setelah penyelidikan lebih lanjut.

Selaku politisi Tanzania, dia juga menyerukan pengunduran diri perdana menteri, Mizengo Pinda.

Kikwete mulai menjabat pada 2005 dan berjanji mennyelesaikan dengan keras skandal korupsi dalam pemerintahannya.

Donor utama bagi Tanzania diantaranya adalah Inggris, Kanada, Uni Eropa dan Jepang. Mereka menyatakan akan menghentikan bantuan ratusan juta dolar ke negara yang kekurangan dana itu, kecuali mereka berhasil melakukan penyelidikan terhadap skandal korupsi tersebut.  (T/P010/R01)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

 

Comments: 0