Menyusul Resolusi DK PBB, Rencana Bangun Permukiman di Yerusalem Timur Ditarik

Al-Quds, 28 Rabi’ul Awwal 1438/28 Desember 2016 (MINA) – Balai Kota Yerusalem membatalkan dukungannya terhadap rencana pembangunan hampir 500 unit permukiman bagi warga Israel di Yerusalem Timur.

Seorang pejabat kota mengatakan, rencana yang telah disusun tersebut mendapat kritik dari Amerika Serikat (AS).

Rencana pembangunan permukiman tersebut merupakan sebuah aktivitas pembangunan yang telah dikecam pada Jumat (23/12) oleh Dewan Keamanan PBB agar segera dihentikan.

“Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta agar keputusan tersebut ditunda,” kata Anggota Komite Perencanaan dan Perumahan Yerusalem, Hanan Rubin beberapa jam sebelum Menteri Luar Negari AS, John Kerry memberikan pidato mengenai visinya untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Demikian Reuters melaporkan, Rabu (28/12).

Sementara itu, juru bicara Netanyahu tidak memberikan komentar mengenai hal tersebut.

Dewan Keamanan PBB menuntut Israel menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina, setelah Amerika Serikat tidak menggunakan hak vetonya dalam voting atas resolusi yang mengecam sekutu Timur Tengah terdekat AS itu.

Dalam voting DK PBB yang digelar pada Jumat (23/12), AS memilih untuk abstain. Hal tersebut merupakan langkah yang langka dan mengejutkan dari pemerintahan Presiden Barack Obama. Dengan abstainnya AS, maka untuk pertama kalinya sejak tahun 1979, DK PBB bisa mengadopsi resolusi yang mengecam kebijakan permukiman Israel di wilayah Palestina.

Resolusi DK PBB tersebut menuntut “Israel segera dan menghentikan sepenuhnya semua aktivitas permukiman di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.”

Israel selama beberapa dekade telah menerapkan kebijakan membangun permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki.

Sebanyak 570.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur diantara lebih dari 2.6 juta warga Palestina.(T/R04/P1)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)