Kairo, MINA – Kementerian Luar Negeri Mesir pada Senin (18/1) mengecam persetujuan Israel atas sebuah proyek pembangunan 780 unit permukiman baru di Tepi Barat, karena dianggap melanggar legitimasi internasional.
Ahmad Hafeth, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir menekankan, penolakan pemerintah Mesir untuk kegiatan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem timur, dan mendesak agar segera dihentikan.
Hafeth mengungkapkan keprihatinan Mesir atas kegiatan permukiman itu akan merusak pencapaian solusi dua negara, merusak proses perdamaian dan merusak usaha melanjutkan negosiasi antara Palestina dan Israel, Alray melaporkan.
Komite bilateral perencanaan dan pembangunan pemerintahan sipil Israel pada Ahad (17/1) malam telah menyetujui pembangunan 792 unit permukiman baru di Tepi Barat.
Baca Juga: Anakku Harap Roket Datang Membawanya ke Bulan, tapi Roket Justru Mencabiknya
Surat kabar Globes Hebrew melaporkan membangun unit di permukiman Tal Menashe dekat Qalqilya di Tepi Barat utara yang belum diselesaikan.
Komite tersebut membahas kemungkinan mengizinkan beberapa bangunan Palestina untuk dibangun di daerah sekitar Yerusalem yang diduduki, seperti desa Hizma dan Walaja, dan daerah yang dekat dengan Betlehem dan Beit Jala, yang terletak di dalam daerah yang diklasifikasikan sebagai C menurut Persetujuan Oslo.
Pemukim Israel keberatan dengan keputusan tersebut, tidak ada persetujuan akhir yang dicapai. (T/R4/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Tim Medis MER-C Banyak Tangani Korban Genosida di RS Al-Shifa Gaza
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur