Meski Diprotes, Netanyahu Tetap Ajukan Proposal Perubahan Peradilan

Tel Aviv, MINA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, pemerintahnya berencana mengajukan proposal untuk mengubah sistem peradilan negara, meskipun mendapat kritik keras dari pejabat tinggi hukum.

Seperti dikutip dari Al Jazeera, Senin (16/1), Netanyahu, yang diadili karena korupsi, telah menjadikan perubahan hukum sebagai inti dari agenda pemerintah barunya dan meningkatnya penentangan terhadap perubahan tersebut menghadirkan tantangan awal bagi pemimpin Israel itu.

Komentar Netanyahu tersebut muncul setelah ratusan ribu warga Israel mengadakan protes nasional di berbagai wilayah, Sabtu (14/1).

Rencana Netanyahu tersebut dikhawatirkan akan melumpuhkan independensi peradilan, mendorong korupsi, mengembalikan hak-hak minoritas dan menghilangkan kredibilitas pengadilan Israel yang membantu menangkis tuduhan kejahatan perang di luar negeri.

Perubahan yang diusulkan telah memicu protes dari hakim agung Mahkamah Agung, yang jarang terjadi, menyebut perubahan sebagai serangan tidak terkendali terhadap sistem peradilan.

Jaksa Agung negara itu juga menentang rencana tersebut, seperti yang dilakukan banyak pendahulunya.

Meskipun ditentang, Netanyahu mengatakan pada rapat Kabinetnya, para pemilih memberikan suara mereka dalam pemilihan November untuk mendukung janji kampanyenya mengubah sistem peradilan.

“Kami akan menyelesaikan undang-undang reformasi dengan cara yang akan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, akan sepenuhnya melindungi hak-hak individu dan akan mengembalikan kepercayaan publik pada sistem peradilan yang sangat membutuhkan reformasi ini,” kata Netanyahu.

Kritikus mengatakan perubahan itu dapat membantu Netanyahu menghindari hukuman dalam persidangan korupsinya atau membuat persidangan itu hilang sama sekali. (T/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)