Militer Myanmar Bebaskan 400 Orang yang Ditahan dalam Kudeta

Yangon, MINA- Militer Myanmar membebaskan sekitar 400 orang, termasuk mantan anggota parlemen partai yang menang pemilu, dan telah memerintahkan mereka untuk pulang, kata anggota parlemen dari partai tersebut, Rabu (3/2).

Sementara itu pejabat-pejabat senior Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), termasuk pemimpin partai Aung San Suu Kyi, tampaknya masih menjadi tahanan rumah setelah kudeta Senin. Japan Times melaporkan.

Ketika militer merebut kekuasaan, banyak anggota parlemen NLD berada di ibu kota Naypyitaw menjelang sesi baru parlemen dengan 664 kursi yang akan bersidang. NLD memenangkan 396 kursi dalam pemilihan umum November.

Militer menyatakan pada Selasa malam bahwa mereka telah membentuk “Dewan Administrasi Negara” yang dipimpin panglima tertingginya, yang akan berfungsi sebagai badan pembuat keputusan tertinggi negara selama keadaan darurat satu tahun.

Pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing menjabat sebagai ketua  dewan dengan 11 orang anggota.

Tiga anggota dewan berasal dari kalangan sipil, yang semuanya selama ini dikenal kritis terhadap Suu Kyi, yang merupakan pemimpin sipil Myanmar sejak 2016.

Dewan ditugaskan untuk mem komisi pemilihan baru dan upaya lainnya.

Langkah itu mengisyaratkan pemerintahan militer telah dimulai dengan sungguh-sungguh.

Militer mengadakan kudeta karena menolak hasil pemilihan umum bulan November, yang dimenangkan oleh NLD, dan mengatakan pemilihan baru yang “bebas dan adil” akan diadakan, dengan kekuasaan dakan iserahkan kepada partai pemenang.

Sebelumnya pada Selasa, militer mengadakan pertemuan pemerintah pertama di ibu kota Naypyitaw. Pada pertemuan tersebut, Min Aung Hlaing mengatakan dia mengambil alih kekuasaan karena dia “tidak punya pilihan lain,” menurut pernyataan resmi dari layanan informasi militer.

Pernyataan mengutip jenderal yang mengatakan bahwa meskipun berulang kali meminta untuk menghindari situasi ini, “pengambilalihan itu tak terelakkan.”

Ia menyatakan, bahwa “sampai pemerintah dibentuk setelah pemilu mendatang, militer perlu mengarahkan negara.” (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)