MSF DESAK MYANMAR IZINKAN KEMBALI BEROPERASI

Kerry-300x172.jpg" alt="Menlu As, John-Kerry" width="300" height="172" /> Photo : Middle East Montor (MEMO) Menlu As Jon Kerry

Chittagong, 21 Syawwal 1435/18 Agustus 2014 (MINA) – Seorang Rohingya muslim tewas, dua luka-luka, dan 15 Rohingya lainnya ditangkap di kamp-kamp pengungsi internal (IDP) di Thandawlee Village dekat Akyab (Sittwe), Arakan, pada 6 Agustus yang lalu menjelang kunjungan Menlu. AS John Kerry ke Myanmar.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Organisasi Myanmar-Rohingya di Inggris (Brouk), penyerbuan dilakukan oleh lebih dari 100 personil keamanan Myanmar yang memasuki kamp pengungsi Rohingya dekat Sittwe, ibukota negara bagian Arakan itu. Demikian diberitakan Rohingya News Agency (RNA) dan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Senin.

Pada saat yang sama, banyak waga Rohingya di Buthidaung dan Maungdaw, wilayah utara Negara Arakan ditangkap, diancam, dan dilecehkan selama kampanye pendataan penduduk yang diadakan Pemerintah Myanmar baru-baru ini, kata pernyataan tersebut.

Menurut pernyataan Brouk, kekerasan terhadap warga muslim Rohingya dan situasi di negara bagian Arakan teru memburuk sejak Juni 2012. Secara khusus, lebih dari 150 Rohingya-termasuk 20 perempuan hamil-meninggal dalam dua minggu setelah dievakuasi pekerja bantuan dari negara bagian Arakan pada Maret 2014. Banyak anak di wilayah tersebut juga meninggal karena gizi buruk.

Meskipun pekerja bantuan MSF telah diizinkan kembali ke negara bagian Arakan, masih ada pembatasan serius terhadap distribusi bantuan kepada masyarakat Rohingya dan pembatsan pergerakan pengungsi Rohingya umumnya, siaran pers Brouk menambahkan.

“Jika Pemerintah AS ingin melihat kemajuan yang jelas dalam masalah Rohingya di Myanmar, John Kerry harus menetapkan jadwal dan tolok ukur kemajuan, termasuk untuk mengembalikan kewarganegaraan Rohingya dan pencabutan pembatasan bantuan, gerakan, pernikahan dan pendidikan di Arakan, “kata Presiden Brouk Tun Khin dalam siaran pers tersebut.

Tun Khin yang juga dikutip dalam pernyataan mengatakan “Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar menyatakan pelanggaran HAM yang terus meluas dan sistematis di negara bagian Arakan, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan’. Pemerintah AS harus mendukung penyelidikan internasional atas pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian Arakan.”

Dalam pernyataannya, Brouk mendesak Menteri Luar Negeri AS John Kerry menekan Presiden Myanmar Thein Sein untuk segera menghentikan kekerasan dan kejahatan lainnya terhadap Rohingya dan memberikan perlindungan yang sewajarnya kepada masyarakat Rohingya dengan mengambil tindakan konkret seperti memungkinkan LSM secara penuh dan memberikan akses gratis ke Rohingya di semua bagian negara bagian Arakan; mencabut atau mengamandemen UU Kewarganegaraan 1982 dengan cara yang sesuai dengan standar internasional; menghentikan segregasi masyarakat di negara bagian Arakan dan mengadopsi kebijakan proaktif “ko-eksistensi damai”; dan mendukung penyelidikan internasional independen terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian Arakan.

LSM lain juga mendesak John Kerry untuk mengangkat isu Rohingya selama kunjungannya ke Myanmar. Misalnya, di situs Human Rights Watch (HRW), Direktur Asia HRW Brad Adams, mengatakan “Kerry harus menggunakan kunjungannya untuk menyampaikan pesan yang jelas dan keprihatinan yang mendalam tentang masalah hak asasi manusia, termasuk penganiayaan lanjutan yang diterima Rohingya, pelanggaran lanjutan militer terhadap kelompok etnis, dan perlunya reformasi konstitusi.”

Surat kabar harian Amerika Serikat yang berbasis di Boston, Boston Globe mengutip Daniel Sullivan, Direktur Kebijakan LSM yang disebut Amerika untuk Mengakhiri Genosida, dengan mengatakan, “Jika Kerry akan mengunjungi Myanmar, maka dia perlu mengatasi nasib Rohingya yang tak kunjung selesai dan semakin memburuk.” .”(T/P08/IR)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Filipina Kembali Dihantam Badai